eadaan ini semakin menurunkan kredibelitas RI di mata masyarakat international, hanya karena prilaku-prilaku fasis serdadu militernya di Acheh. Selain itu mobilisasi militer juga akan merusak  bangunan demokrasi yang sedang dibangun RI dalam rangka mengimplementasikan agenda reformasi serta meruntuhkan semangat Hasan Wirayudha selaku arsitek dialog di pihak RI dalam mewujudkan perdamaian di Acheh.

Jakarta penuh kontradiksi. Di satu pihak Presiden Megawati dan Wapres Hamzah Haz ingin menyelesaikan konflik dengan pendekatan persuasif dan dialogis. Akan tetapi, di lain pihak pendekatan militeristik semakin menonjol selama ia naik ketampuk kekuasaan.  Sikap dualisme itu  secara otomatis mengakibatkan penyelesain konflik Acheh melalui cara damai dan dialogis semakin jauh, sementara fasisme makin mengakar atau meluas.  

Selama Inpres No. 4 dan perpanjangannnya Inpres No. 7 Tahun 2001 diberlakukan yang penekanannya terfokos pada bidang  keamanan, telah mengakibatkan jatuhnya korban jauh lebih banyak dari waktu-waktu sebelumnya. Apalagi dengan penambahan pasukan hingga 50 batalyon yang dibagi dua dengan Papua, berarti akan ada penambahan pasukan paling sedikit 30.000 ribu personil untuk Acheh. Tindakan politik model itu diperkirakan akan mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan rakyat dan pihak berkonflik jauh lebih banyak.

Kebijakan ganda Pemerintah RI akan mempersulit proses dialog. Selain itu merupakan upaya dan skenario besar untuk memelihara konflik di Acheh agar berkelanjutan. Upaya ini merupakan gerakan pembodohan dan penindasan rakyat Acheh di satu pihak dengan  mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bagi penguasa RI di pihak lain, termasuk penggunaan Acheh sebagai lahan untuk mencetak para jendral. Padahal secara logika, makin banyak pasukan dikirim ke medan perang semakin banyak pasukan petempur itu tewas akan semakin banyak anak yatim atau janda yang ditinggalkan.

Agaknya para petinggi militer tidak lagi melihat sisi kemanusiaan demi mengejar kepentingan yang lebih menguntungkan dirinya. Selain itu sungguh disayangkan keinginan pihak-pihak yang masih ingin menyelesaikan konflik dengan pendekatan dialogis berbenturan dengan tindakan militeristik, karena tidak mungkin dialog berhasil bersamaan dengan  pendekatan militeristik. Agaknya pihak militer juga telah tidak menghargai keinginan ini, termasuk keinginan Presiden Mega dan Wapres Hamzah Haz sekalipun keinginan mareka berdua hanya bagian propaganda untuk membentuk opini kepada masyarakat internasional bahwa RI sangat serius dalam membangun demokrasi, HAM dan perdamaian, walaupun kenyataannya tidak demikian.

Di samping itu pendekatan militeristik ini tidak menghargai demokrasi, penghancuran HAM dan mempertinggi kejahatan kemanusiaan, serta mempercepat proses genocide bagi etnis Acheh (baik secara fisik maupun sosial dan kultural).

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

FAISAL RIDHA (Juru Bicara Dewan Presidium SIRA) 

HP + 62 (0) 8126902190