unarman dari YLBHI salah seorang peserta yang mengikuti sidang menjelaskan, komite prihatin atas iklim kebal hukum yang berkembang di Indonesia. Fakta yang menunjukkan sedikit kemajuan untuk membawa ke pengadilan para anggota militer, polisi atau pejabat pejabat pemerintah lainnya, khususnya mereka yang memangku jabatan senior yang diduga telah merencanakan memerintahkan dan melakukan tindakan-tindakan penyiksaan dan penganiayaan.

Rekomendasi lainnya menurut Munarman, komite juga meminta Indonesia menjamin agar semua orang, termasuk pejabat senior, yang mendalangi, merencanakan, menghasut, membiayai, atau ikut serta dalam operasi paramiliter yang menggunakan penyiksaan akan diproses sebagaimana mestinya. Pemerintah juga diminta memperkuat kemandirian, obyektivitas, efektivitas, dan tanggung jawab Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal itu dimaksudkan untuk menjamin agar laporan Komnas HAM dapat diumumkan tepat waktu.

Menanggapi banyaknya rekomendasi Komite Menentang Penyiksaan, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bambang Widjojanto mengatakan bahwa hal ini menunjukkan penegakan HAM terutama menyangkut penyiksaan di Tanah Air masih jauh dari yang diharapkan. “Secara implisit, rekomendasi itu sudah memalukan Indonesia di forum internasional,” kata Bambang Widjojanto. (jon)