| 'Penderitaan berlebihan itu disebabkan pengamanan industri gas alam cair yang berlebihan.'
'Pemerintah Daerah NAD tidak mau tahu soal penderitaan rakyat, terutama perempuan dan anak-anak di Matangkuli ini.'
|
|
 etakutan dan kekhawatiran terhadap ancaman kekerasan yang represif dan rasa tidak aman telah berdampak kepada kehidupan ekonomi yang cukup menyedihkan bagi rakyat di pedesaan sebagaimana dialami masyarakat sekitar Exxon Mobil Oil. Masyarakat Kecamatan Matangkuli, misalnya yang sejak awal pengoperasian Mobil Oil telah menderita oleh dampak lingkungan industri, kini jauh lebih menderita. Penderitaan berlebihan itu disebabkan pengamanan industri gas alam cair yang berlebihan. Yang paling merasakan penderitaan akibat tindakan pengamanan berlebihan atas jaminan Gubernur Abdullah Puteh seperti disampaikan di Texas AS beberapa waktu lalu itu adalah perempuan dan anak-anak.
Perempuan di sana yang saat ini menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah karena kaum lelaki telah tak berani menetap di kampung, juga telah tak dapat berbuat apa-apa karena represifnya TNI/Polri. Kaum Ibu ini dilarang ke sawah karena dikhawatirkan hasilnya digunakan untuk suplai logistik GAM. Akibatnya masyarakat sekitar Exxon Mobil Oil ini terancam kelaparan karena mareka pada umumnya petani miskin. Selain itu para gadis remaja sebagaimana dilaporkan warga setempat mendapat pelecehan seksual seperti diharuskan membuka baju pada saat sweeping di jalan umum.
Anak-anak di sana juga sangat menderita oleh kebijakan pemerintah yang telah memberi peluang bagi TNI Polri untuk bersikap represif. Anak-anak di daerah konflik ini tidak lagi dapat bersekolah sebagaimana biasanya, karena di samping keadaan tidak kondusif, siswa-siswa SMU dianggap anggota GAM, sehingga siswa-siswa ini mendapat berbagai teror dari aparat.
Begitulah penderitaan masyarakat sekitar Exxon Mobil Oil saat ini, terutama masyarakat Kecamatan Matangkul, yang kesemuanya diakibatkan oleh kepentingan pemerintah terhadap gas alam cair. Akan tetapi, yang patut dikecam keras, Pemerintah Daerah NAD tidak mau tahu soal penderitaan rakyat, terutama perempuan dan anak-anak di Matangkuli ini. Apakah Gubernur dan DPRD NAD memang tidak berkewajiban lagi mengurus rakyat sehingga membiarkan perempuan dan anak-anak yang seharusnya dilindungi hukum perang (humaniter) sebagai pihak yang rentan, dibiarkan saja pemerintahnya berada dibawah tekanan dan penindasan TNI/Polri. Kalau memang DPRD Pemda NAD telah tak mau ambil pusing dan malahan membiarkan perempuan dan anak-anak di mangsa keganasan konflik, lantas siapa lagi yang harus bertangguing jawab? Kami minta Pemda NAD agar merenungi satu tugas kemanusiaan yang selama ini diabaikan.
Laporarn ini disususun oleh Buffer Aksi Ybs, Solidaritas Perempuan untuk Rakyat Acheh Loyalitas Aksi Masyarakat Perempuan (SPURA) Acheh (Lampuan); Maryati, S.H. Rahmati; Solidaritas Mahasiswa Islam Peduali Acheh (SMIPA); Ikatan perempuan Acheh (IPA); Sri Wahyuni Cut Dahlia.
|
