Acheh adalah etalase kekerasan yang mencoret arang di wajah kita. Kebiadaban yang pernah dikutuk dunia masih berlangsung di sini. Sebaliknya, penguasa RI di Jakarta heran atas reaksi itu. Bagi mereka, kematian rakyat Acheh wajar-wajar saja. Dalam kultur politik warisan Kerajaan Mataram, pembantaian adalah lumrah untuk menciptakan harmoni.

Firasat rakyat Acheh sudah mengindikasikan apa yang akan terjadi, khususnya setelah sejak tahun lalu banyak anggota DPR mendesak pemerintah agar memberlakukan darurat sipil atau militer di Acheh. Sedang, menyangkut terbunuhnya rakyat Acheh yang berlanjut hingga saat ini, tidak satu pun wakil rakyat itu peduli, kecuali dapat dimanfaatkan bagi kepentingan manuver politik sesaat. Padahal, korban itu juga termasuk wakil rakyat, bahkan anggota Pansus Acheh, yakni Teungku Nasharuddin Daud.

Apa yang dikhawatirkan rakyat Acheh ternyata mulai terlihat. Pemerintah RI memberi lampu kuning bagi operasi militer. Rincian detailnya sedang disiapkan. Ribuan personel militer bisa dipastikan akan memasuki Acheh, kendati Kapuspen TNI mengatakan hanya 16 kompi saat ini sedang dilatih di Batujajar. Namun, semua orang tahu "panjar"-nya saja tiga batalyon pasukan tempur sudah dikirim baru-baru ini. Mereka akan mengamankan proyek vital di sana, termasuk ladang gas ExxonMobil.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, operasi militer ini terbatas sifatnya. Ia juga menjamin tidak ada militer yang masuk ke kampung-kampung. Tetapi, semua orang Acheh tahu bahwa janji hanyalah rangkaian kata. Seperti kata-kata lainnya, tidak dapat dijadikan pegangan. Apalagi musuh Gus Dur yang menyemut saat ini, tentulah akan memanfaatkan peluang emas ini.

"Jakarta adalah gudang kebohongan. Kita tidak boleh percaya pada ucapan mereka. Sejarah sudah membuktikannya," ujar Teungku Abdullah Syafii, Panglima Perang AGAM (Angkatan Gerakan Acheh Merdeka, sayap militer GAM) Komando Pusat di Tiro. Sejak proklamasi kemerdekaan RI, Jakarta gemar mengumbar janji palsu dan sekaligus menindas dengan kekerasan rakyat Acheh dan menguras kekayaan alamnya secara sistematis. Ribuan makam yang tersebar di mana-mana menjadi saksi bisu atas semua itu.

Jika diandaikan Gus Dur tulus mengutarakan janji itu, rakyat Acheh di pelosok pun tahu bahwa Jakarta telah kehilangan kendali atas pasukannya, baik TNI maupun Brimob Polri, yang ditempatkan di sini. Sekitar 2.500 personel yang datang ke Acheh untuk pengamanan presiden ketika berkunjung ke sana belum lama ini, adalah salah satu contoh.

Hingga saat ini pasukan itu masih tetap bercokol di Acheh, yang menurut Jakarta untuk tugas bakti sosial. Tetapi, rakyat di pelosok menyaksikan mereka datang ke kampung-kampung, melakukan sweeping disertai penangkapan dan penganiayaan penduduk yang dicurigai. Lantas apa makna semua ini bagi sekitar empat juta jiwa penduduk Acheh?

ACEH sungguh-sungguh berada di tubir jurang. Ribuan rakyat Acheh bergelimpangan menjadi mayat pada periode diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM, tahun 1989-1998). Ribuan lainnya ditangkap, dianiaya, dan diperkosa tanpa sebab jelas. "Acheh menjadi gudang anak yatim," ujar Ketua Komnas HAM, Baharuddin Lopa, waktu itu. (Catatan: kini Lopa menjadi Menteri Kehakiman dan HAM)

iNTERNET: GUARDIAN, LONDON  related opinion; a columnist LESSON FROM THE ACEH SCHOOL. The world connived at the handing over to Indonesia of peoples who had no wish to be absorbed by Jakarta

Di Serambi Mekah ini, para psikopat berkeliaran di mana-mana dengan senjata siap diledakkan.

Itu pula sebabnya, tahun 1999 jajaran Korem Lilawangsa menampilkan ''kekuatannya'' dengan membantai Teungku Bantaqiah bersama lebih dari 50 santrinya di pesantren yang lokasinya terpencil di Pegunungan Bukit Barisan, Acheh Barat. Dua santri yang lolos dari maut, menyampaikan berita ini secara estafet ke sebuah LSM di Lhok Seumawe.

Seandainya kedua santri ini juga tewas, maka lenyapnya Tengku Bantaqiah dan santrinya akan disebut sebagai sedang berzikir di hutan. Letkol Sudjono, Komandan Intel Korem setempat, yang memimpin penyerbuan ke tempat Tengku Bantaqiah, raib hingga sekarang. Sedang Komandan Korem yang memberi perintah operasi, tidak tersentuh hukum, malah naik pangkat.

Dengan bergulirnya tuntutan atas pengadilan HAM, orangtua murid berlinang air mata menyaksikan lebih 180 gedung sekolah musnah jadi arang, setelah menyaksikan gedung-gedung sekolah sengaja dibakar. Ribuan anak didik kehilangan kesempatan belajar. GAM menyebut tindakan aparat itu sebagai bagian dari upaya sistematis memusnahkan bangsa Acheh.

Selain sekolah, gedung-gedung pemerintah juga ikut dibakar. Termasuk lembaga pemasyarakatan dan kantor pengadilan negeri. Peristiwa seperti ini tidak hanya terjadi di kota-kota kecamatan, tetapi menjalar hingga ke Banda Acheh, ibu kota provinsi. Alhasil sekarang Acheh menjadi negeri tidak bertuan.

Rakyat Acheh menghadapi dilema mirip buah simalakama. Berpihak pada GAM mati ibu, tidak berpihak mati ayah. Atau seperti ungkapan banyak pengungsi di Bereuneun, Pidie, beberapa waktu lalu, rakyat yang tidak berbuat apa-apa juga dijagal. Sepeda motor dan harta benda dijarah aparat keamanan saat berpatroli ke desa-desa. Setiap pascakontak senjata dengan GAM selalu saja ada penduduk sipil yang dieksekusi. Belum lagi jika mereka membakari rumah penduduk tanpa alasan jelas.

Polda Acheh yang bertanggung jawab atas masalah keamanan di daerahnya, berulang kali membantah tindakan pembakaran dan penjarahan oleh aparatnya. Begitu pula dalam eksekusi kilat. Tetapi, mereka mengelak ketika LSM mengajukan saksi mata. Sebaliknya Polda malah menuding GAM yang melakukannya untuk menjelek-jelekkan Brimob.

Dengan kata lain, sesungguhnya Acheh dengan atau tanpa operasi militer tetap saja sama. Di sini hukum telah mati suri. Nyawa manusia tidak lebih berharga ketimbang seekor kambing. Teror menyebar di mana-mana, mengintip nyawa siapa saja. Baik itu ketika berjalan di pasar, mengajar di sekolah, berkumpul dengan keluarga, atau sedang shalat. Pembawa maut itu sendiri tidak pandang bulu. Seperti halnya dialami Rektor IAIN, yang ditembak hingga tewas di rumahnya.

Acheh adalah etalase kekerasan yang mencoret arang di wajah kita. Kebiadaban yang pernah dikutuk dunia masih berlangsung di sini. Sebaliknya, penguasa RI di Jakarta heran atas reaksi itu. Bagi mereka, kematian rakyat Acheh wajar-wajar saja. Dalam kultur politik warisan Kerajaan Mataram, pembantaian adalah lumrah untuk menciptakan harmoni.

Persoalannya, rakyat Acheh tidak pernah paham persepsi demikian. Mereka tidak tahu apa itu tepo sliro dan tanggap sasmito, elemen penting dalam epistemologi Jawa. Suatu hal yang bisa membuat hidup berkepribadian ganda. Menyatakan sesuatu yang ada tetapi tidak pernah ada, dan sebaliknya. Menyatakan saudara sebangsa, sambil menebar maut. Menyatakan jeda kemanusiaan, sambil membakari rumah-rumah penduduk. Begitu pula Operasi Cinta Meunasah.

"KINI kami sibuk memuat hewan-hewan denda penduduk. Sungguh-sungguh hal yang memalukan kita. Gubernur memerintahkan supaya rumah-rumah besar di kampung-kampung dibakar jika penduduk tidak membayar denda. Tadinya ia menginginkan supaya penduduknya ditembak mati saja, tetapi perintah itu telah kami protes...,"

Itulah bagian dari kutipan surat seorang opsir muda Belanda yang cemerlang, ditujukan kepada istrinya yang berada jauh di Belanda. Ditulis di sebuah bivak di kawasan Hutan Tamun tanggal 25 April 1897. Sebagai Kepala Staf Divisi XII Marsose, opsir yang bernama Van Daalen itu sedang memimpin pasukannya mengejar Teuku Umar di Acheh Barat.

Sebagai bagian dari pasukan elite Belanda, Van Daalen terpaksa melaksanakan perintah yang mirip perampokan itu. Di kantung-kantung gerilya, mereka membakar rumah-rumah penduduk, memusnahkan tanaman di kebun, agar penduduk tidak punya tenaga lagi untuk melakukan perlawanan.

Penduduk kampung atau pemukim yang terbukti memberi tempat berlindung bagi pejuang Acheh, dikenakan denda mencekik leher. Kenegerian Lhong, masih di Acheh Barat, misalnya, didenda 30.000 gulden karena Teuku Umar sempat bersembunyi di sana. Suatu angka yang mustahil bisa dipenuhi penduduk miskin di kenegerian itu. Ini artinya, rumah mereka akan dimusnakan berikut tanaman di ladang. Sedang ternak disita.

Namun, Van Daalen yang kelak menjadi gubernur, malah mendapat julukan si jagal yang kejam. Ia adalah pejabat yang terbengis selama penjajahan kolonial di Acheh. Van Daalen menggerakkan segala mesin perang, karena Kerajaan Belanda memerintahkannya untuk memenangkan perang ini secepat mungkin. Belanda baru kemudian sadar mereka terperangkap dalam perang berkepanjangan, yang nyaris membuat bangkrut kas Hindia Belanda.

Kekerasan dihadapi dengan kekerasan, itulah motto Van Daalen. Perlawanan Acheh hanya akan berakhir jika dihadapi dengan superioritas militer. Mayat-mayat kemudian bergelimpangan di sana-sini. Benar bahwa tahun 1913, atau setelah 40 tahun perang, Acheh berhasil ditaklukkan, tetapi bukan berarti perang sudah usai.

Kurang lebih 10.000 prajurit Belanda tewas dalam Perang Acheh. Belanda mengerahkan kekuatan maksimum. Invasi pertama saja tiba dengan 5.000 personel, suatu jumlah yang amat besar untuk masa itu. Bagi Belanda, Perang Acheh merupakan pengalaman pahit. Itu sebabnya hanya Acheh, di luar Pulau Sabang, satu-satunya daerah yang tidak dijamah Belanda ketika kembali ke Indonesia dengan menumpang Sekutu seusai PD II.

Lantas, apakah kita akan mengulangi perang seperti ini, terhadap mereka yang kita sebut saudara sebangsa? Jawabnya tentu sudah pasti bahwa sejak tahun 1953, saat deklarasi DI/ TII kita sudah melakukan hal itu. Penguasa di Jakarta tidak pernah paham langgam dialog yang hidup dalam budaya masyarakat luar Jawa.

Tuntutan merdeka, misalnya, segera ditanggapi dengan pengiriman pasukan dari Jawa. Tidak pernah diusut apa penyebabnya, dan kemudian dicari pemecahannya. Jakarta hanya mengenal pendekatan kekuasaan, persis seperti dilakukan kolonial Belanda di masa silam. Hal ini pula yang membuat penduduk di luar Jawa merasa tertekan, bahkan tertindas di masa Orde Baru. Lantas, apakah keliru jika mereka tidak melihat alternatif lain bagi perbaikan nasib, kecuali merdeka?

Jika Jakarta tidak menghendaki ini, maka seyogianya berkaca diri dan berupaya membuat rakyat di Acheh merasa nyaman dan menikmati kemajuan, serta kebebasan. Bukan menjadi tawanan di negeri sendiri. Kekerasan tidak akan pernah berhasil menyelesaikan masalah. Bahkan melahirkan bentuk kekerasan baru dan berbagai bentuk kejahatan. Itulah hukum besi kekerasan yang terjadi di Srilangka, Kongo, Afghanistan, Sierra Leone, Filipina, dan Perang Balkan.