AT Home Archive Egl Archive Bhs Write us      
 
 
 

   
 
Fragile archipelago
Indonesia secrete
   

 

 

Acheh kartu truf elit Jakarta
 
   
    Billboard jeda kemanusiaan terpampang di Hotel Kuala Tripa. Hotel ini telah memberikan sarana ini sebagai tempat diolog antara RI-GAM. Namun keberadaan diolog masih banyak memerlukan komitment terutama pihak Indonesia.
 
11 Juni, 2001 (MEDIA KUTARAJA) —— Peta konflik antarelit politik di Jakarta semakin jelas. Satu sisi adalah mayoritas kalangan parlemen (baca: DPR), yang gencar mengusung digelar Sidang Istimewa (SI), guna meng-impeach Gus Dur. Tak pelak kisruh politik ini memunculkan situasi chaos (kacau), yang mau tidak mau akan bergulir ke daerah. Sementara kekuatan parlemen dalam hal ini terhitung besar, mengingat Megawati selain Wapres, puteri sulung Bung Karno ini juga Ketua Umum PDIP yang tegas-tegas mendukung pelaksanaan SI.

 

  THE ACHEH TIMES
   

 
     
'Mega akan menempuh berbagai macam cara dan tidak tertutup kemungkinan  mengedepankan pendekatan militer untuk menyelesaikan semua persoalan yang melibatkan kepentingan integrasi nasional.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karenanya, tidak berlebihan bila Acheh dan daerah rawan disintegrasi lainnya sering dijadikan sebagai "lapak
judi" politik.

 

IKAP MEGA ITU PERTANDA secara pribadi Mega memang sedang tidak akur dengan Gus Dur. Kalau pun tidak secara pribadi, yang jelas secara afiliasi politik Mega jelas-jelas berseberangan dengan Gus Dur. Mega tidak malu-malu lagi untuk berseberangan dengan Gus Dur. Ketidak-harmonisan hubugan Presiden-Wapres ini tak lain akibat dari persinggungan visi kepemimpinan keduanya. Di satu sisi, PDIP sebagai basis konstituen Mega di DPR mengamati  Presiden Wahid dari serangkaian kebijakannya telah melanggar GBHN. Dan pelanggaran ini adalah amunisi politik bagi PDIP untuk mendesak Mega untuk mendukung pelaksanaan SI.

Sidang kabinet Jum'at (25/5) lalu semakin memperjelas
pandangan keduanya. Setelah 20 menit sidang berlangsung. Mega langsung cabut dari Istana Merdeka,
tempat sidang diadakan. Yang selanjutnya, diikuti oleh
Gus Dur sendiri juga ikut kabur. Semula setelah keluar
dari sidang, Mega dikabarkan akan memimpin Rapim PDIP. Namun setelah dikonfirmasi ulang, ternyata Mega
kembali ke kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Dukungan bagi pelaksanaan SI bisa dikatakan dominan,
dari keseluruhan fraksi praktis hanya PKB yang
bersikukuh menolak pelaksanaan SI. Selebihnya, fraksi
lain malah tak sabaran untuk mempercepat pelaksanaan
SI. Saking besarnya gelombang permintaan untuk SI, Gus Dur bisa kewalahan melawan arus besar tersebut. Kalau pun tetap memainkan manuvernya, sepertinya ia tak punya pilihan lain. Sebab power sharing bagi-bagi
jatah kekuasaan dinilai banyak kalangan sudah tak lagi
mampu menyelesaikan masalah. Praktis jalan keluar yang
tersedia bagi Gus Dur hanya selebar lubang jarum.

Meskipun begitu, Gus Dur kelihatannya tetap melakukan
perlawanan menjelang hembusan nafas teakhir
kekuasaannya dengan memanfaatkan isu-isu disintegrasi
nasional, buat menekan tuntutan pemunduran dirinya.
Kartu truf yang paling kuat dipegang Gus Dur adalah
Acheh. Sebab, dari banyak peta kekuatan disintegrasi,
Gus Dur melihat bahwa Acheh punya potensi besar untuk
itu. Karenanya, dalam pandangan Gus Dur, Acheh menjadi tepat untuk dimainkan.

Lhee goe leuho
Kalkulasi politik tersebut, paling tidak menjadikan
Acheh sebagai bargaining.Walau sebenarnya, sangat idak
beralasan kalau Gus Dur menjadikan wilayah konflik
memerdekakan diri, bila dirinya tidak lagi menjabat
sebagai presiden. Sebab dalam pandangan kalangan anti
Gus Dur, bahwa siapapun presidennya, untuk persoalan
stabilitas nasional tetap ditangani TNI. Sehingga
mereka melihat manuver Gus Dur itu sangat tidak
rasional.

Berkenaan dengan ini, sumber Kutaraja yang bermarkas
yang sering meliput kegiatan Gus Dur di Senayan,
mengatakan, setelah DPR mengusulkan SI MPR pada 30 Mei, seharusnya status Presiden demisioner. Karena
dikhawatirkan bila dia masih menjabat akan mengambil
tindakan-tindakan nekad. Untuk mengungkapkan
kekesesalannya, bukan tidak mungkin saat detik-detik
terakhir jabatannya, Gus Dur memberikan kemerdekaan
kepada Acheh dan Irian Jaya. Seperti ketika Habibie
melepas Timur-timor. Meskipun, hal itu terkesan
main-main, menurut sumber tersebut, wacana itu
benar-benar dikhawatirkan oleh anggota DPR.
Masalahnya, sulit membaca pemikiran Gus Dur. Istilah
awak geuntanyoe, Gus Dur itu  Si uroe lhee goe leuho
(plin plan-red).

Karena itu, Mr Dur - panggilan orang asing terhadap
Gud Dur - tak punya pilihan lain. Kartu truf ini dalam
pandangannya penting untuk dimainkan. Paling tidak,
ini bisa berarti bahwa, kalaupun Mega yang natinya
naik menggantikan posisinya. Mega jelas-jelas takkan
bisa menyelesaikan masalah. Penilaian itu terlihat
dari upaya Mega menangani persoalan Maluku, yang
memang benar-benar tugasnya Mega. Tapi, kenyataannya persolan di Pulau Manise itu tidak kunjung usai.

Mega ikat janji dengan TNI
Memang  beginilah akibatnya, ketika kekuasaan jadi
bahan rebutan. Maka tak ayal kekuatan militer akan
tetap ikut terlibat, langsung atau pun tidak. Karena
itu, apapun statemen yang dikeluarkan elit TNI semisal
KSAD Jenderal Endriartono Sutarto sehubungan dengan
beredarnya isu dekrit, tetap saja mengesankan muatan
politis yang cukup besar. Malah, penolakannya juga
diikuti oleh jajaran militer lainnya, KASAL dan KASAU. Manuver elit TNI ini bisa dikatakan sebagai upaya "balas dendam" atas intervensi Gus Dur yang berlebihan terhadap militer. Karena, selama ini, baik langsung maupun tidak, Gus Dur kerap menghalangi "keinginan" TNI. Malahan, sampai ke pengantian panglima pun, Gus Dur sering campur aduk. Hal ini di mata TNI terlalu berlebihan. Sehingga, wajar-wajar saja kalau kemudian TNI kelihatan lebih mesra dengan Mega.

Bagi TNI deal dengan Mega lebih menguntungkan daripada ikat janji dengan Gus Dur. Sebab dalam pandangan integritas nasional, Mega dengan PDIP punya visi yang sama. Di mana kepentingan nasional adalah segalanya. Mega seperti bapaknya Soekarno juga sangat nasionalis. Inilah yang membuat TNI lebih akur dengan Mega. Beda dengan Gus Dur, yang dalam pandangan nasionalisme dinilai amat tidak proporsional, ketika memainkan isu disintegrasi, biar dirinya tidak diturunkan. Gus Dur dinilai tidak nasionalis karena dia seorang democrat yang sangat menghargai nilai-nilai humanisme. 

Cut Nyak Mega
Gelagat itu sudah sejak awal terlacak oleh TNI. Ketika
Gus Dur pertama menawarkan ide dialog sekaligus
mengakui keberadaan GAM, bagi upaya penyelesaian
masalah Acheh. Sementara Mega, selain tak kebagian
tugas mengurusi masalah Acheh, Mega tetap akan
memainkan Acheh bukan untuk kepentingan merebut
kekuasaan. Akan tetapi, lebih ditujukan untuk
kepentingan nasional. Dan itu setidaknya terbaca dari
penolakan PDIP, bagi berlakunya syari'at Islam di
Acheh. Dalam pandangan partai kepala banteng ini,
integritas nasional wajib dipertahankan, bila memang
Indonesia ini tetap ada. Sedang syari'at Islam akan
membuat mudah upaya Acheh lepas dari Indonesia. Padahal dulu, sebelum Mega terpilih jadi RI 02, dalam sebuah pidato politik, Mega pun terisak-isak manakala
menyinggung kemelut Acheh. "Tak kan kubiarkan setetes
darah pun membasahi bumi Acheh jika Cut Nyak menjadi
pemimpin." Demikian ungkap Mega yang menyebutkan
dirinya dengan Cut Nyak.

Karenanya, tidak berlebihan bila Acheh dan daerah rawan disintegrasi lainnya sering dijadikan sebagai "lapak
judi" politik. Permainan ini bukanlah barang baru,
apalagi yang bersentuhan dengan daerah-daerah hot
spot. Kalau pun, pada awalnya sering menguntungkan.
Tapi, bukan berarti mereka bakal selamanya untung.
Adakalanya sebagian mereka jatuh dengan cara-cara
wajar, bahkan tragis sekalipun. Sepertinya dalam
amatan beberapa tokoh yang berkeberatan menyebutkan namanya, "Main politik di Acheh, ibarat main api, bila memang tak ingin dikatakan bermain dengan maut," paparnya. Seakan tanah para ulama ini selalu menolak dengan geliat-geliat berdarah untuk menolak semua intervensi yang dilakukan oleh mereka yang menginginkan pertaruhan politik dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat dan pengorbanan daerah ini.

Sebutlah sebagai fakta, kala Soeharto, Presiden kedua
NKRI bertahta. Saat itu kekuasaan yang dimainkannya
nyaris tanpa cacat. Meskipun kekuasaannya terhitung
lama, 32 tahun, Soeharto akhirnya terjungkal dari
puncak kekuasaan tepat saat DOM Acheh terkuak di mata dunia internasional. Bisa dikatakan akhir dari
mahligai kekuasaannya tidak terlepas dengan apa yang
terjadi di Acheh pada saat itu.

Seperti diakui banyak pihak, di era Soeharto hampir
semua pelanggaran yang dilakukan oleh negara terbungkus rapi. Itu  dikarenakan, pertama, kalau pun
ada yang tahu tentang kekerasan negara (state violence), mereka tidak berani bersuara. Karena represifnya Soeharto dengan meminjam tangan TNI AD, kerap kali menekan suara-suara arus bawah.

Kedua, saat itu, institusi intelijennya Soeharto kerjanya hampir menyerupai "kerja malaikat". Jangankan
suara bisik-bisik, suara sepotong jarum jatuh di Tiro
pun bisa kedengaran di Istana Negara. Analogi lain
bisa digambarkan sebagai berikut; bagi Soeharto
kepulan asap konflik tak pernah dibiarkan. Begitu melihat kepulan asap di suatu tempat, tanpa berpikir
panjang, Soeharto dengan kekuatannya langsung
memadamkan sumber asap itu. Yang perlu diketahui kerja "Mafioso" ini di-handle diskenario dengan baik dan
rapi sekali. Sehingga, tak  sedikit pun titik noda yang terjadi di Acheh, Timor-Timur atau Papua sedikitpun tak ketahuan publik, konon lagi masyarakat
internasional.
 
CIA jatuhkan Gus Dur?
Hampir tidak jauh berbeda dengan Soeharto, BJ Habibie juga kena getahnya saat bermain dengan Timor-Timur. Setali dengan Gus Dur, Habibie juga seorang democrat yang menghargai beda pendapat dan juga membuka kran habis-habisan untuk kebebasan pers. Banyak kalangan menghujatnya, ketika usai jajak pendapat menunjukkan bahwa pro merdeka meraih perolehan suara yang begitu mencolok ketimbang pro integrasi. Hasilnya, Tim-Tim merdeka. Akan tetapi, apapun yang dilakukan Habibie, oleh sementara kalangan lainnya  melihat hal itu sesuai dengan jalurnya. Terlepas dari pro dan kontra terhadap Habibie sendiri, pada akhirnya Presiden NKRI ketiga harus terdepak dari kursi kekuasaan. Jatuhnya Habibie dari puncak kekuasaan yang sedang dipertaruhkannya tersebut, ini pun juga erat kaitannya dengan persoalan Acheh. Janji-janji yang dilontarkannya di Mesjid Raya Baiturrhaman Banda Acheh dua tahun lalu, pada akhirnya menjadi bumerang bagi Habibie sendiri. Tentu saja, ini hanya salah satu elemen penguat selain elemen-elemen lain seperti dugaan keterlibatan agen dinas rahasia Amerika CIA yang berperan dalam melorotkan presiden sejak Soekarno, Soeharto dan Habibie. Bagaimana dengan Gus Dur?

iNTERNET; STRATFOR, MSNBC, US DEPT. OF STATE, BBC and HRW
Related stories
Warning: Indonesian government to fall
Indonesia: Why the world should worry
A multimedia history of Indonesia
Crackdown; at least four dead
US. Dept. of State report
'Civilians killed' as military sweeps villages
Recent documents by date

 

Indonesia di bawah pimpinan Gus Dur juga memperlakukan Acheh dalam kepentingan komoditi politik. Bahkan banyak yang meragukan, jika sekiranya juga tampuk kekuasaan diraih oleh Mbak Mega. Dalam karakternya yang sangat nasionalis, Mega lebih melihat kepentingan menyelamatkan keutuhan nasional ketimbang hanya persoalan Acheh yang dalam penlaiannya tidak seberapa ini. Untuk itu Mega akan menempuh berbagai macam cara dan tidak tertutup kemungkinan  mengedepankan pendekatan militer untuk menyelesaikan semua persoalan yang melibatkan kepentingan integrasi nasional. "Mega akan lebih tegas dalam menyelesaikan konflik Acheh," sebut sumber Kutaraja sambil menjelaskan tegas bermakna, Acheh bakal membludak para prajurit TNI/Polri.

Menurut beberapa pengamat politik, setidaknya langkah
strategis itu yang bakal dipilih Mega. Bahkan bukan
rahasia lagi, kalau belakangan Mega semakin dekat
dengan kubu militer. Oleh banyak pengamat politik,
melihat hal ini selain menguntungkan Mega, juga TNI.
Keduanya, memiliki nilai tawar yang seimbang. TNI akan dijadikan tumpuan Mega untuk bisa hedging (jaga-jaga) kalau kekuasaannya nanti bakal dirongrong balik seteru politiknya. Sebaliknya, TNI akan kebagian porsi besar dalam setiap persoalan negara. Dengan demikian, TNI bakal mendapatkan kembali perannya yang selama ini, oleh Gus Dur lebih dipercayakan ke Polri.

Untuk saat ini saja. Hubungan mesra Mega dan TNI tak
pelak bakal mengarah ke upaya meng-counter
kebijakan-kebijakan Gus Dur. Dan  bila ini terus
meruncing, tak ayal lagi kalkulasi politiknya bakal
digulirkan Mega ke Acheh akan sangat berubah.

Meskipun Gus Dur lebih humanis dan demokrat dalam
menyelesaikan kasus Acheh -ditandai dengan terjadinya
perkembangan dialog antara GAM dan RI yang berhasil
duduk semeja- bila dibandingkan cara-cara Soeharto,
tidak kurang juga yang melihat upaya yang dilakukan
oleh Gus Dur ini adalah salah satu trik politik yang
cukup halus untuk mengangkat reputasi politiknya di
mata rakyat dan dunia internasional. Diakui atau
tidak, dalam penilaian sejumlah kalangan Gus Dur lebih
humanis ketimbang Megawati sendiri.  Masih berkaitan
dengan itu, Acheh tidak akan lepas dari kepentingan
Jakarta yang selalu saja menyisipkan kepentingan dan
pertaruhan komoditas politik di dalamnya.

Terlepas dari kalkulasi tersebut. Gus Dur maupun Mega
sama-sama takkan banyak berarti bagi penyelesaian
masalah Acheh. Sedemokratis apapun Gus Dur, orang akan tetap akan melihat sisi plin-plannya. Kiranya,
ungkapan Gus Dur yang mendukung referendum sebelum jadi presiden, malah terbantah dengan sendirinya, ketika arus perjuangan referendum justru dibendung dan ditekan. Demikian juga Mega. Kalau pun terhitung banyak diam. Mega diperkirakan bakal lebih parah. Resistensi masyarakat Acheh terhadap Mega sudah begitu menggunung. Setidaknya penolakan PDI-P terhadap pemberlakuan syari'at Islam sepertinya mengulangi maneuver ala Soekarno ketika menolak upaya menjalankan syari'at Islam tahun 1953. Karena itu, Nasir Jamil melihat bahwa "Selama Acheh masih tetap dengan Indonesia, persoalan-persoalan di tingkat pusat akan berpengaruh terhadap perkembangan situasi dan politik di daerah, apalagi dalam upaya untuk menyelesaikan konflik." Besar kemungkinan, pergeseran kekuatan di tingkat pusat bakal ikut menentukan kondisi Acheh ke depan.Untuk mengantisipasi ini, rakyat Acheh harus menyatukan satu suara. Tim