| 'Mega
akan menempuh berbagai macam cara dan tidak tertutup
kemungkinan mengedepankan pendekatan militer untuk
menyelesaikan semua persoalan yang melibatkan kepentingan
integrasi nasional.'
Karenanya,
tidak berlebihan bila Acheh dan daerah rawan disintegrasi
lainnya sering dijadikan sebagai "lapak
judi" politik. |
|
IKAP
MEGA ITU PERTANDA secara
pribadi Mega memang sedang tidak akur dengan Gus Dur.
Kalau pun tidak secara pribadi, yang jelas secara afiliasi
politik Mega jelas-jelas berseberangan dengan Gus Dur. Mega
tidak malu-malu lagi untuk berseberangan dengan Gus Dur.
Ketidak-harmonisan hubugan Presiden-Wapres ini tak lain
akibat dari persinggungan visi kepemimpinan keduanya. Di
satu sisi, PDIP sebagai basis konstituen Mega di DPR
mengamati Presiden Wahid dari serangkaian kebijakannya
telah melanggar GBHN. Dan pelanggaran ini adalah amunisi
politik bagi PDIP untuk mendesak Mega untuk mendukung
pelaksanaan SI.
Sidang kabinet Jum'at (25/5) lalu semakin memperjelas
pandangan keduanya. Setelah 20 menit sidang berlangsung.
Mega langsung cabut dari Istana Merdeka,
tempat sidang diadakan. Yang selanjutnya, diikuti oleh
Gus Dur sendiri juga ikut kabur. Semula setelah keluar
dari sidang, Mega dikabarkan akan memimpin Rapim PDIP. Namun
setelah dikonfirmasi ulang, ternyata Mega
kembali ke kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta.
Dukungan bagi pelaksanaan SI bisa dikatakan dominan,
dari keseluruhan fraksi praktis hanya PKB yang
bersikukuh menolak pelaksanaan SI. Selebihnya, fraksi
lain malah tak sabaran untuk mempercepat pelaksanaan
SI. Saking besarnya gelombang permintaan untuk SI, Gus Dur
bisa kewalahan melawan arus besar tersebut. Kalau pun tetap
memainkan manuvernya, sepertinya ia tak punya pilihan lain.
Sebab power sharing bagi-bagi
jatah kekuasaan dinilai banyak kalangan sudah tak lagi
mampu menyelesaikan masalah. Praktis jalan keluar yang
tersedia bagi Gus Dur hanya selebar lubang jarum.
Meskipun begitu, Gus Dur kelihatannya tetap melakukan
perlawanan menjelang hembusan nafas teakhir
kekuasaannya dengan memanfaatkan isu-isu disintegrasi
nasional, buat menekan tuntutan pemunduran dirinya.
Kartu truf yang paling kuat dipegang Gus Dur adalah
Acheh. Sebab, dari banyak peta kekuatan disintegrasi,
Gus Dur melihat bahwa Acheh punya potensi besar untuk
itu. Karenanya, dalam pandangan Gus Dur, Acheh menjadi tepat
untuk dimainkan.
Lhee goe leuho
Kalkulasi politik tersebut, paling tidak menjadikan
Acheh sebagai bargaining.Walau sebenarnya, sangat idak
beralasan kalau Gus Dur menjadikan wilayah konflik
memerdekakan diri, bila dirinya tidak lagi menjabat
sebagai presiden. Sebab dalam pandangan kalangan anti
Gus Dur, bahwa siapapun presidennya, untuk persoalan
stabilitas nasional tetap ditangani TNI. Sehingga
mereka melihat manuver Gus Dur itu sangat tidak
rasional.
Berkenaan dengan ini, sumber Kutaraja yang bermarkas
yang sering meliput kegiatan Gus Dur di Senayan,
mengatakan, setelah DPR mengusulkan SI MPR pada 30 Mei,
seharusnya status Presiden demisioner. Karena
dikhawatirkan bila dia masih menjabat akan mengambil
tindakan-tindakan nekad. Untuk mengungkapkan
kekesesalannya, bukan tidak mungkin saat detik-detik
terakhir jabatannya, Gus Dur memberikan kemerdekaan
kepada Acheh dan Irian Jaya. Seperti ketika Habibie
melepas Timur-timor. Meskipun, hal itu terkesan
main-main, menurut sumber tersebut, wacana itu
benar-benar dikhawatirkan oleh anggota DPR.
Masalahnya, sulit membaca pemikiran Gus Dur. Istilah
awak geuntanyoe, Gus Dur itu Si uroe lhee goe leuho
(plin plan-red).
Karena itu, Mr Dur - panggilan orang asing terhadap
Gud Dur - tak punya pilihan lain. Kartu truf ini dalam
pandangannya penting untuk dimainkan. Paling tidak,
ini bisa berarti bahwa, kalaupun Mega yang natinya
naik menggantikan posisinya. Mega jelas-jelas takkan
bisa menyelesaikan masalah. Penilaian itu terlihat
dari upaya Mega menangani persoalan Maluku, yang
memang benar-benar tugasnya Mega. Tapi, kenyataannya
persolan di Pulau Manise itu tidak kunjung usai.
Mega ikat janji
dengan TNI
Memang beginilah akibatnya, ketika kekuasaan jadi
bahan rebutan. Maka tak ayal kekuatan militer akan
tetap ikut terlibat, langsung atau pun tidak. Karena
itu, apapun statemen yang dikeluarkan elit TNI semisal
KSAD Jenderal Endriartono Sutarto sehubungan dengan
beredarnya isu dekrit, tetap saja mengesankan muatan
politis yang cukup besar. Malah, penolakannya juga
diikuti oleh jajaran militer lainnya, KASAL dan KASAU.
Manuver elit TNI ini bisa dikatakan sebagai upaya
"balas dendam" atas intervensi Gus Dur yang
berlebihan terhadap militer. Karena, selama ini, baik
langsung maupun tidak, Gus Dur kerap menghalangi "keinginan"
TNI. Malahan, sampai ke pengantian panglima pun, Gus Dur
sering campur aduk. Hal ini di mata TNI terlalu berlebihan.
Sehingga, wajar-wajar saja kalau kemudian TNI kelihatan
lebih mesra dengan Mega.
Bagi TNI deal dengan Mega lebih menguntungkan daripada ikat
janji dengan Gus Dur. Sebab dalam pandangan integritas
nasional, Mega dengan PDIP punya visi yang sama. Di mana
kepentingan nasional adalah segalanya. Mega seperti bapaknya
Soekarno juga sangat nasionalis. Inilah yang membuat TNI
lebih akur dengan Mega. Beda dengan Gus Dur, yang dalam
pandangan nasionalisme dinilai amat tidak proporsional,
ketika memainkan isu disintegrasi, biar dirinya tidak
diturunkan. Gus Dur dinilai tidak nasionalis karena dia
seorang democrat yang sangat menghargai nilai-nilai
humanisme.
Cut Nyak Mega
Gelagat itu sudah sejak awal terlacak oleh TNI. Ketika
Gus Dur pertama menawarkan ide dialog sekaligus
mengakui keberadaan GAM, bagi upaya penyelesaian
masalah Acheh. Sementara Mega, selain tak kebagian
tugas mengurusi masalah Acheh, Mega tetap akan
memainkan Acheh bukan untuk kepentingan merebut
kekuasaan. Akan tetapi, lebih ditujukan untuk
kepentingan nasional. Dan itu setidaknya terbaca dari
penolakan PDIP, bagi berlakunya syari'at Islam di
Acheh. Dalam pandangan partai kepala banteng ini,
integritas nasional wajib dipertahankan, bila memang
Indonesia ini tetap ada. Sedang syari'at Islam akan
membuat mudah upaya Acheh lepas dari Indonesia. Padahal dulu,
sebelum Mega terpilih jadi RI 02, dalam sebuah pidato
politik, Mega pun terisak-isak manakala
menyinggung kemelut Acheh. "Tak kan kubiarkan setetes
darah pun membasahi bumi Acheh jika Cut Nyak menjadi
pemimpin." Demikian ungkap Mega yang menyebutkan
dirinya dengan Cut Nyak.
Karenanya, tidak berlebihan bila Acheh dan daerah rawan
disintegrasi lainnya sering dijadikan sebagai "lapak
judi" politik. Permainan ini bukanlah barang baru,
apalagi yang bersentuhan dengan daerah-daerah hot
spot. Kalau pun, pada awalnya sering menguntungkan.
Tapi, bukan berarti mereka bakal selamanya untung.
Adakalanya sebagian mereka jatuh dengan cara-cara
wajar, bahkan tragis sekalipun. Sepertinya dalam
amatan beberapa tokoh yang berkeberatan menyebutkan namanya,
"Main politik di Acheh, ibarat main api, bila memang tak
ingin dikatakan bermain dengan maut," paparnya. Seakan
tanah para ulama ini selalu menolak dengan geliat-geliat
berdarah untuk menolak semua intervensi yang dilakukan oleh
mereka yang menginginkan pertaruhan politik dengan
mengatasnamakan kepentingan rakyat dan pengorbanan daerah
ini.
Sebutlah sebagai fakta, kala Soeharto, Presiden kedua
NKRI bertahta. Saat itu kekuasaan yang dimainkannya
nyaris tanpa cacat. Meskipun kekuasaannya terhitung
lama, 32 tahun, Soeharto akhirnya terjungkal dari
puncak kekuasaan tepat saat DOM Acheh terkuak di mata dunia
internasional. Bisa dikatakan akhir dari
mahligai kekuasaannya tidak terlepas dengan apa yang
terjadi di Acheh pada saat itu.
Seperti diakui banyak pihak, di era Soeharto hampir
semua pelanggaran yang dilakukan oleh negara terbungkus rapi.
Itu dikarenakan, pertama, kalau pun
ada yang tahu tentang kekerasan negara (state violence),
mereka tidak berani bersuara. Karena represifnya Soeharto
dengan meminjam tangan TNI AD, kerap kali menekan
suara-suara arus bawah.
Kedua, saat itu, institusi intelijennya Soeharto kerjanya
hampir menyerupai "kerja malaikat". Jangankan
suara bisik-bisik, suara sepotong jarum jatuh di Tiro
pun bisa kedengaran di Istana Negara. Analogi lain
bisa digambarkan sebagai berikut; bagi Soeharto
kepulan asap konflik tak pernah dibiarkan. Begitu melihat
kepulan asap di suatu tempat, tanpa berpikir
panjang, Soeharto dengan kekuatannya langsung
memadamkan sumber asap itu. Yang perlu diketahui kerja
"Mafioso" ini di-handle diskenario dengan baik dan
rapi sekali. Sehingga, tak sedikit pun titik noda yang
terjadi di Acheh, Timor-Timur atau Papua sedikitpun tak
ketahuan publik, konon lagi masyarakat
internasional.
CIA jatuhkan
Gus Dur?
Hampir tidak jauh berbeda dengan Soeharto, BJ Habibie juga
kena getahnya saat bermain dengan Timor-Timur. Setali dengan
Gus Dur, Habibie juga seorang democrat yang menghargai beda
pendapat dan juga membuka kran habis-habisan untuk kebebasan
pers. Banyak kalangan menghujatnya, ketika usai jajak
pendapat menunjukkan bahwa pro merdeka meraih perolehan
suara yang begitu mencolok ketimbang pro integrasi. Hasilnya,
Tim-Tim merdeka. Akan tetapi, apapun yang dilakukan Habibie,
oleh sementara kalangan lainnya melihat hal itu sesuai
dengan jalurnya. Terlepas dari pro dan kontra terhadap
Habibie sendiri, pada akhirnya Presiden NKRI ketiga harus
terdepak dari kursi kekuasaan. Jatuhnya Habibie dari puncak
kekuasaan yang sedang dipertaruhkannya tersebut, ini pun
juga erat kaitannya dengan persoalan Acheh. Janji-janji yang
dilontarkannya di Mesjid Raya Baiturrhaman Banda Acheh dua
tahun lalu, pada akhirnya menjadi bumerang bagi Habibie
sendiri. Tentu saja, ini hanya salah satu elemen penguat
selain elemen-elemen lain seperti dugaan keterlibatan agen
dinas rahasia Amerika CIA yang berperan dalam melorotkan
presiden sejak Soekarno, Soeharto dan Habibie. Bagaimana
dengan Gus Dur?
|
|
|
| iNTERNET;
STRATFOR, MSNBC, US DEPT. OF STATE, BBC
and HRW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Related
stories
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indonesia
di bawah pimpinan Gus Dur juga memperlakukan Acheh dalam
kepentingan komoditi politik. Bahkan banyak yang meragukan,
jika sekiranya juga tampuk kekuasaan diraih oleh Mbak Mega.
Dalam karakternya yang sangat nasionalis, Mega lebih melihat
kepentingan menyelamatkan keutuhan nasional ketimbang hanya
persoalan Acheh yang dalam penlaiannya tidak seberapa ini.
Untuk itu Mega akan menempuh berbagai macam cara dan tidak
tertutup kemungkinan mengedepankan pendekatan militer
untuk menyelesaikan semua persoalan yang melibatkan
kepentingan integrasi nasional. "Mega akan lebih tegas
dalam menyelesaikan konflik Acheh," sebut sumber
Kutaraja sambil menjelaskan tegas bermakna, Acheh bakal
membludak para prajurit TNI/Polri.
Menurut beberapa pengamat politik, setidaknya langkah
strategis itu yang bakal dipilih Mega. Bahkan bukan
rahasia lagi, kalau belakangan Mega semakin dekat
dengan kubu militer. Oleh banyak pengamat politik,
melihat hal ini selain menguntungkan Mega, juga TNI.
Keduanya, memiliki nilai tawar yang seimbang. TNI akan
dijadikan tumpuan Mega untuk bisa hedging (jaga-jaga) kalau
kekuasaannya nanti bakal dirongrong balik seteru politiknya.
Sebaliknya, TNI akan kebagian porsi besar dalam setiap
persoalan negara. Dengan demikian, TNI bakal mendapatkan
kembali perannya yang selama ini, oleh Gus Dur lebih
dipercayakan ke Polri.
Untuk saat ini saja. Hubungan mesra Mega dan TNI tak
pelak bakal mengarah ke upaya meng-counter
kebijakan-kebijakan Gus Dur. Dan bila ini terus
meruncing, tak ayal lagi kalkulasi politiknya bakal
digulirkan Mega ke Acheh akan sangat berubah.
Meskipun Gus Dur lebih humanis dan demokrat dalam
menyelesaikan kasus Acheh -ditandai dengan terjadinya
perkembangan dialog antara GAM dan RI yang berhasil
duduk semeja- bila dibandingkan cara-cara Soeharto,
tidak kurang juga yang melihat upaya yang dilakukan
oleh Gus Dur ini adalah salah satu trik politik yang
cukup halus untuk mengangkat reputasi politiknya di
mata rakyat dan dunia internasional. Diakui atau
tidak, dalam penilaian sejumlah kalangan Gus Dur lebih
humanis ketimbang Megawati sendiri. Masih berkaitan
dengan itu, Acheh tidak akan lepas dari kepentingan
Jakarta yang selalu saja menyisipkan kepentingan dan
pertaruhan komoditas politik di dalamnya.
Terlepas dari kalkulasi tersebut. Gus Dur maupun Mega
sama-sama takkan banyak berarti bagi penyelesaian
masalah Acheh. Sedemokratis apapun Gus Dur, orang akan tetap
akan melihat sisi plin-plannya. Kiranya,
ungkapan Gus Dur yang mendukung referendum sebelum jadi
presiden, malah terbantah dengan sendirinya, ketika arus
perjuangan referendum justru dibendung dan ditekan. Demikian
juga Mega. Kalau pun terhitung banyak diam. Mega
diperkirakan bakal lebih parah. Resistensi masyarakat Acheh
terhadap Mega sudah begitu menggunung. Setidaknya penolakan
PDI-P terhadap pemberlakuan syari'at Islam sepertinya
mengulangi maneuver ala Soekarno ketika menolak upaya
menjalankan syari'at Islam tahun 1953. Karena itu, Nasir
Jamil melihat bahwa "Selama Acheh masih tetap dengan
Indonesia, persoalan-persoalan di tingkat pusat akan
berpengaruh terhadap perkembangan situasi dan politik di
daerah, apalagi dalam upaya untuk menyelesaikan konflik."
Besar kemungkinan, pergeseran kekuatan di tingkat pusat
bakal ikut menentukan kondisi Acheh ke depan.Untuk
mengantisipasi ini, rakyat Acheh harus menyatukan satu suara.
Tim
|