ada saat Megawati Sukarnoputri mempersiapkan pertemuannya dengan Presiden Bush, Indonesia Human Rights Network (IHRN) dan East Timor Action Network (ETAN) mendesak Pemerintah Amerika untuk tidak memperkuat hubungan militernya dengan militer  Indonesian. Dengan menyebut pelanggaran yang terus menerus hak-hak asasi manusia oleh militer Indonesia dan tiadanya perhitungan apapun untuk pelanggaran- pelanggaran tersebut dari pihak pemerintah Indonesia, kedua group tersebut berkata bahwa membaharui hubungan militer dengan Indonesia akan menghalang usaha-usaha reformasi dan penguatan  demokrasi di Indonesia sementara pada waktu yang sama membahayakan keselamatan Timor Timur.

"Dalam usahanya membangun koalisi internasional bagi memberi respons terhadap serangan-serangan teroris yang dahsyat yang telah menimpa New York dan Washington, Amerika Serikat mestilah tidak  mengorbankan hak-hak rakyat Indonesia dan Timor Timur", kata Kurt Biddle, Koordinator IHRN untuk Washington. "Pembaharuan hubungan militer dengan pihak militer Indonesia yang brutal itu akan lebih menggalakkan diberlakukannya taktik-taktik teror terhadap rakyat Acheh, Papua Barat and dan daerah-daerah lainnya."

Sejak Megawati mengambil alih tampuk pemerintahan  pada akhir bulan Juli yang lalu, Pemerintah Amerika di bawah Presiden Bush telah meningkatkan usaha-usaha untuk memulihkan hubungan yang lebih rapat antara Pentagon dan pihak militer Indonesia (TNI). Megawati direncanakan bertemu Presiden Bush pada hari Rabu ini.

"Megawati telah secara terlambat mengakui kemerdekaan Timor Timur dan baru-baru ini berjumpa dengan para pemimpinnya. Bagaimanapun, pihak militer Indonesia, yang memainkan peranan aktif dalam menggoncang kedudukan Presiden Abdurrahman Wahid, terus menerus menghalang setiap usaha reformasi ke arah demokrasi," kata John M. Miller, jurubicara ETAN.

"Kami merasa sangat sedih akan korban jiwa yang begitu besar di New York, Washington, DC, dan Pennsylvania. Kami juga turut berkabung atas kehilangan nyawa rakyat Timor Timur dan Indonesia di tangan militer Indonesia. Pada waktu ini, pemerintah A.S. mestilah terus menyekat bantuannya kepada institusi pembawa maut itu. Tambahan bantuan untuk TNI oleh A.S. akan membawa kepada penghilangan nyawa yang lebih ramai di kalangan rakyat sipil yang tidak berdosa," kata Biddle.

Oleh karena terjadinya serangan-serangan teroris yang dahsyat itu pada 11 September, IHRN telah membatalkan rancangannya untuk mengadakan demonstrasi terbuka di hadapan Kedutaan Indonesia pada waktu kunjungan Megawati ke Washington. Tetapi group pejuang hak-hak asasi manusia tersebut menekankan bahwa seruan mereka kepada Megawati tidak berubah.

"Pihak militer Indonesia tidak bertanggungjawab kepada sesiapapun bagi keganasan dan kejahatan kemanusiaan yang mereka telah lakukan dan bahkan terus menerus membunuh beratus-ratus rakyat sipil. Tiada apapun yang berubah bersangkutan dengan hak-hak asasi manusia. Sekarang ini bukanlah waktunya untuk memberi hadiah kepada angkatan bersenjata yang brutal itu," kata Biddle.

Amerika Serikat telah menghentikan bantuan militernya kepada Indonesia sejak TNI dan milisi yang dibentuknya membumihanguskan Timor Timur dalam bulan September 1999, setelah rakyatnya memilih dengan majoriti besar untuk merdeka. Congress A.S. telah membatasi hampir seluruh bantuan militer kepada Indonesia melalui undang-undang yang dikenal dengan nama "Syarat-syarat Leahy", yang telah diluluskan oleh DPR Amerika itu pada akhir 1999. Syarat-syarat tersebut termasuk dikembalikannya dengan selamat para pengungsi Timor Timur, tuntutan di depan pengadilan khusus hak asasi manusia terhadap mereka yang bertanggung jawab atas keganasan di Timor Timur dan Indonesia, jaminan keselamatan untuk Timor Timur dari tindakan- tindakan militer dan milisi Indonesia. Tiada satupun dari syarat-syarat tersebut yang telah dipenuhi. Komite Pendanaan A.S yang menggabungkan kedua kamar perwakilan rakyatnya, yaitu DPR dan Senat, baru-baru ini telah memperbaharui berlakunya pensyaratan tersebut, sementara Komite Senat telah menambah lagi beberapa syarat lainnya.

Pada musim bunga yang lalu, James Kelly,  Assisten Sekretaris Negara untuk Asia Tenggara, memberitahu Congress, "Hingga kini Pemerintah Indonesia masih belum lagi memenuhi syarat-syarat amandemen Leahy dalam hal akauntabiliti atas kasus-kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh pihak TNI di Timor Timur dan di tempat lain."

Militer dan Polisi Indonesia masih terus melakukan kekejaman berat di seluruh negara kepulauan itu. Di Acheh, kampanye angkatan bersenjata  Indonesia terhadap penduduk setempat terus berlaku. Pada 9 Agustus di kota Julok, orang-orang bersenjata telah membariskan penduduk sipil setempat dan menembak mati sekurang-kurangnya 30 orang, dan melukai 9 orang lainnya. Saksi-saksi mata berkata bahwa para pembunuh itu adalah serdadu TNI. Lebih dari 1,200 orang, kebanyakannya warga sipil, telah terbunuh di Acheh sejak awal tahun ini.

Walaupun beberapa pengungsi telah dikembalikan ke Timor Timur baru-baru ini, hingga 80,000 orang masih terperangkap di dalam wilayah Indonesia di Timor Barat yang dikontrol oleh pihak milisi. Kembalinya sejumlah penungsi minggu lalu adalah hasil perundingan-perundingan yang berterusan dengan pemimpin milisi, Cancio Lopes de Carvalho, yang telah mengeluarkan pernyataan bahwa ia akan menerima kemerdekaan Timor Timur dan menawarkan untuk membuka rahasia tentang  jendral-jendral Indonesia yang memerintahkan pembantaian pada tahun 1999. Pemimpin-pemimpin milisi lainnya, yang didukung oleh unsur-unsur militer Indonesian, dilaporkan sedang menunggu masa di Timor Barat bila nantinya pasukan PBB mengundurkan diri dari Timor Timur, untuk melancarkan kembali serangan-serangan ke seberang perbatasan.

"Seperti A.S., Timor Timur telah mengalami teror juga. Beratus ribu telah dibunuh, hampir semua infrastruktur telah dimusnahkan, satu perempat penduduknya telah dipaksa pindah ke sebelah barat. Para pelaku keganasan dan kejahatan kemanusiaan tersebut adalah cukup dikenal," kata Miller.  "Pengadilan internasional adalah satu-satunya jalan mengadili mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan di Timor Timur sejak begitu lama itu."

"Pemerintahan Megawati baru-baru ini telah merubah dekrit yang membentuk mahkamah khusus untuk peradilah kasus-kasus hak asasi manusia di Timor Timur yang membatasi penuntasan yang menyeluruh peranan militer dalam pencetusan kekerasan dan kehancuran. Tanpa adanya sebuah mahkamah internasional, mereka yang paling bertanggungjawab atas kampanye bumihangus Indonesia di Timor Timur akan terlepas dari hukuman," tambahnya.

Dalam bulan April yang lalu, bekas presiden Indonesia AbdurrahmanWahid telah mengeluarkan dekrit yang membatasi bidangkuasa mahkamah khusus hanya untuk kasus-kasus yang berlaku setelah 30 Agustus,1999, yaitu tanggal dilaksanakannya referendum di Timor Timur. Megawati memperluas pembatasan dekrit tersebut lebih jauh dengan hanya untuk kasus-kasus yang berlaku di Liquica, Dili, Suai dalam bulan-bulan April dan September 1999.

IHRN juga menunjukkan peninggkatan penangkapan dan penahanan politik. "Indonesia telah mundur kembali ke zaman pemerintahan Suharto dengan menangkap dan memenjarakan para penentang-penentang politik yang bergerak secara damai," kata Kurt Biddle. "Militer Indonesia menyerang orang-orang kampung sementara polisinya men-target-kan para aktivis"

Dalam bulan Agustus yang lalu, seorang aktivis mahasiswa Acheh, Faisal Syaifuddin, telah ditangkap di Jakarta. Dalam bulan Juli, Kautsar Abu Yus telah ditangkap waktu mengadakan demonstrasi memprotes pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh ExxonMobi di Acheh. Kedua aktivis dituduh "mencetuskan kebencian" terhadap pemerintah dan sedang menunggu disidangkan. Sejak pertengahan Juni, polisi telah menahan19 aktivis in Bandung, Jawa Barat karena penglibatan mereka dalam memprotes kenaikan harga barang-barang kebutuhan utama. Delapan orang telah ditahan karena menyebarkan pamflet di Surabaya, Jawa Timur, termasuk dua anggota DPRD.

East Timor Action Network/A.S. (ETAN) mendukung pengembalian martabat manusia untuk rakyat Timor Timur melalui demokrasi, pembangunan yang terkawal, keadilan sosial, hukum, dan ekonomi serta hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak kaum wanita. ETAN, yang mempunyai 28 cabang di seluruh A.S., menyeru diadakannya pengadilan internasional untuk menuntut kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang telah berlaku di Timor Timur sejak 1975. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat website ETAN: (http://www.etan.org).

Indonesia Human Rights Network (IHRN) adalah LSM yang berpusat di Washington D.C. dan didukung oleh organisasi-organisasi rakyat A.S., yang berjuang untuk mendidik dan menggembleng warga Amerika demi mempengaruhi politik luar negeri dan kepentingan ekonomi internasional A.S. agar supaya mendukung demokrasi, demilitarisasi, dan keadilan melalui akauntabiliti dan keberlakuan undang-undang di Indonesia. IHRN mengusahakan pengakhiran tindakan-tindakan repressif militer di Indonesia dengan mendedahkannya kepada opini masyarakat internasional. IHRN bekerja dengan dan memberi advokasi atas nama seluruh rakyat di kepulauan Nusantara untuk memperkuat masyarakat sipil. Kunjungi website: www.IndonesiaNetwork.org untuk keterangan lebih lanjung.