B-KRA merencanakan sejumlah agenda gerakan sipil damai untuk menciptakan tatanan kehidupan yang
demokratis. Mereka menampilkan orasi politik dari
mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Arbi Sanit, 
Hendardi (PBHI), Munir (YLBHI), Dita Indah Sari
(SNFNPBI) dan Ghazali Abas (anggota MPR utusan dari
Acheh). Selain itu akan ada pula pagelaran musik, pentas seni, teater, puisi, dan tari. Hal itu akan diwujudkan pada pukul 13.00 siang hari di depan kampus Universitas Indonesia, Salemba pada 22 September 2001.

FB-KRA telah mengajukan pemberitahuan pada pihak
serpol (serdadu polisi) di Polres Jakarta Pusat."Namun tidak pernah ada tanggapan dari pihak kepolisian," kata Sekretaris Panitia Dedi Rohman. 

Rupanya, tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan pihak FB-KRA karena melahirkan skenario berupa tidak dikeluarkannya izin oleh serpol RI. Hal pemberitahuan tersebut sudah memenuhi apa yang dikatakan oleh Kadispen Polda Metro Jaya, Kombes Pol Anton Bachrul Alam, bahwa "setiap kegiatan keramaian yang melibatkan masyarakat banyak harus mendapat ijin dari kepolisian setempat." Namun, Anton masih berkilah bahwa "pembubaran dilakukan karena kegiatan itu tidak ada ijinnya, apalagi jika dilakukan di fasilitas umum
seperti jalan raya." Lalu, kilah Kompol Pratikno dari
Kapolsek Senen, karena penyelenggaraan itu mengganggu
ketertiban umum. Anehnya, alasan diberikan pada saat
acara akan diselenggarakan, dan tidak secara tertulis,
meskipun pemberitahuan dilakukan secara tertulis. 

Karena itu, kami setuju dengan pernyataan Jawon dari
FB-KRA bahwa aksi serpol Indonesia itu mencerminkan
sikap rezim ultra-nasionalis-militeris Megawati yang
sama sekali tidak mendukung terhadap acara yang
notabene untuk kepentingan rakyat. "Kalau memang tidak
diizinkan, jangan hari ini baru disampaikan. Kan bisa
diberitahukan sebelum acara digelar." 

Sikap USADHA
Kami menyatakan bahwa rezim ultra-nasionalis-militeris
Megawati memang rezim yang anti demokrasi. Dengan
berbagai cara terus berupaya menghambat gerakan rakyat
damai untuk menciptakan tatanan berdemokrasi. 

Kami juga melihat sikap rezim ultra nasionalis-militeris Megawati tersebut sudah menutup semua ruang berdemokrasi bagi rakyat Acheh. Hal ini dalam upaya untuk mengesankan pada publik bahwa rakyat Acheh adalah tak mengenal upaya-upaya damai dan
demokrasi.

Kami menghimbau pada para aktivis kerakyatan di
kawasan Nusantara untuk membangun solidaritas dalam
memperjuangkan tatanan kehidupan yang demokratis
sebelum, cepat atau lambat, ditelan oleh rezim
Megawati yang beraliansi dengan gerombolan serdadu
Indonesia.

Divisi Kampanye,
Buleuen Sedayu 

USADHA

Uni Solidaritas Aktivis Demokrasi dan HAM Acheh
madsangit@yahoo.com.au
usadha@hotmail.com