| 'Masyarakat Acheh begitu trauma dengan kehadiran dan sepak terjang militer.'
'Ide pembentukan KODAM ini tidak lebih digagaskan oleh segelintir elit pemerintah daerah dan elit Jakarta yang memiliki kepentingan pribadi dan bukannya keinginan untuk menuntaskan konflik Acheh.' |
|
 onflik vertikal Jakarta versus Acheh tidak akan tuntas secara komprehensif dan sempurna melainkan melalui musyawarah (syura) dan dialog yang dimoderatori oleh pihak netral Internasional. Pemerintah dalam melakukan dialog haruslah berangkat dari niat ikhlas dan tidak berhati busuk. Materi atau substansi dan waktu dialog hendaklah tidak dibatasi sehingga kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan bisa dicapai. Pembatasan baik dari segi materi dan waktu dialog oleh pemerintah dengan GAM adalah merupakan salah satu bukti bahwa Jakarta masih menggunakan kekerasan dan belum tulus ikhlas melakukan dialog dengan masyarakat NAD. "Strategi kuno", pendekatan militeristik kapanpun tidak sekali-kali akan menyelesaikan konflik Acheh.
Usulan pembentukan KODAM Iskandar Muda di Acheh bukanlah sebuah solusi komprehensif dalam menyelesaikan konflik Acheh. Di tengah gejolak Acheh yang semakin panas dan di saat masyarakat Acheh begitu trauma dengan kehadiran dan sepak terjang militer, pembentukan KODAM tidak lebih daripada mengekalkan pendekatan militeristik/dominasi militer dalam menyelesaikan konflik Acheh. Di samping itu, gagasan pembentukan KODAM bukanlah aspirasi murni seluruh lapisan masyarakat Acheh. Ide pembentukan KODAM ini tidak lebih digagaskan oleh segelintir elit pemerintah daerah dan elit Jakarta yang memiliki kepentingan pribadi dan bukannya keinginan untuk menuntaskan konflik Acheh. Untuk itu, Jakarta hendaklah tidak memaksakan kehendaknya untuk membentuk kembali KODAM Iskandar Muda di NAD.
Pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik Acheh hendaklah tidak merujuk pada masukan atau informasi dari segelintir golongan elit pemerintah daerah dan elit Jakarta karena suara mereka bukanlah 100% mencerminkan/mengakomodir aspirasi murni masyarakat Acheh. Oleh karena itu, para elit pemerintah daerah hendaklah tidak mengedepankan "pendapat pribadi" untuk memaksakan Jakarta menyelesaian konflik Acheh secara sepihak dan tidak bertangung jawab.
Pemerintah daerah harus menyuarakan suara hati nurani rakyat Acheh dalam menyelesaikan konflik dengan melibatkan partisipasi aktif semua golongan masyarakat Acheh. Dalam hal ini, ulama-ulama Acheh baik yang tergabung dalam Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) atau tidak, diharapkan dapat bertindak proaktif dalam menyelesaikan konflik Acheh.
Menyesalkan sikap tidak peka (no sense of crisis) para elit politik dan anggota Dewan baik DPRD Tk. I dan Tk. II seluruh NAD terhadap krisis yang menimpa masyarakat Acheh, terutama sikap "kerakusan" mereka terhadap materi (mata duitan). Para anggota Dewan harus sadar bahwa dana yang mengucur deras ke NAD bukan milik segelintir mereka, tetapi milik rakyat NAD secara keseluruhan. Bila sikap ini terus dipraktekkan oleh para anggota dewan dan mereka tidak mampu menjalankan tugas membela nasib rakyat dengan penuh amanah, tranparansi, altruistik dan bertanggung jawab, maka dengan hormat dan berbesar hati mereka dipersilakan mundur saja karena kehadiran mereka kini telah dirasakan lebih memudaratkan ketimbang menjadi pengobat penderitaan rakyat NAD.
Agar konflik Acheh segera berakhir, diserukan kepada seluruh masyarakat NAD untuk senantiasa bersatu padu dan tidak dipengaruhi oleh isu-isu sesat dan menyesatkan dalam menegakkan makruf dan mencegah munkar berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadist. Do’a kita bersama, orang-orang yang menderita dan teranianya, InsyaAllah akan segera mengeyahkan dan memusnahkan segala bentuk kejahatan dan kejahilan di bumi Serambi Mekkah sehingga rakyat NAD akan kembali hidup aman, damai dan makmur di tanah leluhurnya sendiri.
Demikian isi pernyataan sikap kami, semoga konflik Acheh segera berlalu. Kepada Allah swt kami memohon perlindungan dan kepada makhlukNya kami meminta kema’afan.
TARSA (Tanôh Rincông Students Association) adalah sebuah organisasi mahasiswa Acheh di Malaysia.
Tembusan:
- Presiden Republik Indonesia
- Ketua MPR-Republik Indonesia
- Ketua DPR-Republik Indonesia
- Menko Polkam Republik Indonesia
- Mendagri
- Ketua DPRD Tk. I NAD
- Gubernur NAD
- Ketua DPRD Tk. II seluruh NAD
- Bupati dan Walikota seluruh NAD
- Majelis MPU NAD
- Rektor Universitas dan Institut seluruh Acheh
- Pungurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional dan Internasional.
- Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM/BEMA) se-Indonesia.
|
