'Pengepungan dan agresi militer terhadap GAM bisa menjadi pemicu kegagalan dialog serta membuat GAM selaku patner perundingan RI semakin ragu.'

'Menerima otonomi khusus dan berunding sesuai menurut definisi RI adalah salah satu contoh konkrit terhadap ketidakseriusan RI dalam proses perdamaian Acheh.'

Karena itulah 15 lembaga sipil yang ada di Acheh mengeluarkan pernyataan bersama yang disampaikan kepada semua pihak dan tidak terbatas, termasuk kepada Henry Dunant Centre (HDC), GAM dan RI sebagai dukungan serta dorongan untuk proses perdamaian yang jujur, adil dan ikhlas.

Masyarakat sipil Acheh tidak lagi menginginkan pemerintah RI mengambil atau melaksanakan kebijakan sepihak dalam penyelesaian konflik Acheh, melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama RI-GAM serta harus menghargai keinginan rakyat Acheh untuk menentukan nasib sendiri secara bebas, demokratis dan damai.

Lebih jauh tentang hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan bersama berikut yang disampaikan dalam sebuah konferensi pers bersama di Hotel Kuala Tripa, Jum’at, 22/11, yang diikuti para wartawan dan lembaga-lembaga sipil.

Pernyataan bersama masyarakat sipil

Perkembangan situasi politik, keamanan dan krisis kemanusiaan terakhir di Acheh, khususnya menjelang pelaksanaan perundingan damai RI-GAM belum menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya perdamaian komprehensif, atau minimal terimplementasinya hasil kesepakatan oleh RI-GAM secara maksimal di lapangan yang jauh dari pelanggaran-pelanggaran.

Berbagai pernyataan dan langkah politik yang disampaikan oleh para pejabat pemerintah, pimpinan DPR dan MPR serta pimpinan TNI/Polri yang mendukung pengepungan dan agresi militer terhadap GAM bisa menjadi pemicu kegagalan dialog serta membuat GAM selaku patner perundingan RI semakin ragu. Di samping itu, kebijakan dan kebiasaan politik ini memberikan indikasi kuat terhadap ketidakseriusan RI dalam berunding dengan GAM dan menyelesaikan konflik Acheh secara damai. Memang benar di satu sisi RI ingin berdialog, tetapi pada saat yang sama masih mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan pernyataan-pernyataan politik yang menyebabkan terjadinya berbagai kekerasan atau pelanggaran Hak Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius di berbagai wilayah Acheh.

Lebih jauh, apabila dirunut ke pengalaman perundingan yang lalu hal mana pihak RI telah sering melanggar hasil-hasil kesepakatan bersama dengan melakukan operasi-operasi militer yang meresahkan/meneror masyarakat sipil dan pembumihangusan rumah-rumah penduduk, sweeping/barikade yang sangat berlebihan, pungutan liar dan lain-lain dengan alasan menegakkan hukum atau menjalankan patroli rutin sebagai implementasi fungsi polisi normal.

Pemerintah RI juga pernah membatalkan perundingan secara sepihak dengan membubarkan dan membekukan Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) serta Komite Bersama Modalitas Kemanusiaan (KBAK) pada akhir Juni 2001, yang kemudian langsung dilanjutkan dengan penangkapan terhadap para perunding GAM pada 20 Juli 2001 dan penahanan terhadap mereka. Bahkan secara lebih brutal, aparat keamanan RI telah menembak Tgk. Al Kamal anggota Tim Monitoring pada 29 Maret 2001, Tgk. Zulfani ben Abdul Rani pada 14 Oktober 2001 dan Muhammad Nazir ben Sulaeman pada 18 Oktober, keduanya bekas perunding GAM dan anggota KBMK.

Situasi keamanan dan kemanusiaan terakhir semakin krusial, khususnya yang terjadi dalam tiga bulan terakhir dan menjelang pengepungan terhadap GAM hingga sekarang seperti Acheh Utara, Nagan Raya dan Acheh Selatan. Arus pengungsi yang terkonsentrasi di kamp-kamp maupun di rumah-rumah masyarakat yang mau menampung mereka seperti di Nisam Acheh Utara, Kluet Utara, Kluet Selatan dan Sawang Acheh Selatan masih terjadi. Pembumihangusan lebih 100 rumah penduduk di Sawang Acheh Selatan, yang terbanyak adalah 76 rumah penduduk di Gampong Tanoh, serta lebih 20 buah rumah penduduk di Kecamatan Nagan Timur-Nagan Raya oleh pasukan TNI juga merupakan situasi yang sangat mencekam dan menakutkan. Kehidupan ekonomi mereka terganggu dan pendidikan anak-anak mereka juga mengalami destruksi yang sangat serius.

Semua situasi di atas tentu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah RI sendiri dalam penyelesaian masalah Acheh yang selalu ambivalent serta kontraproduktif. Ultimatum dan ancaman terhadap GAM melalui kebijakan politik yang diumumkan pada 19 Agustus 2002 misalnya, agar GAM mau menerima otonomi khusus dan berunding sesuai menurut definisi RI adalah salah satu contoh konkrit terhadap ketidakseriusan RI dalam proses perdamaian Acheh. Sementara berbagai kebijakan dalam bentuk Inpres misalnya, juga sangat sepihak dan kontraproduktif dalam keadaan adanya perundingan/kesepakatan bersama.

Terakhir, bahkan RI terkesan tidak siap melakukan proses perdamaian ketika pihak GAM secara konkrit menunjukkan keinginan mereka melalui gencatan senjata sepihak menjelang ramadhan. Justru RI meningkatkan pengepungan dan agresi militer yang telah menimbulkan keresahan masyarakat di sekitar lokasi pengepungan dan mengkhawatirkan seluruh rakyat Acheh dan internasional yang cinta perdamaian. RI lebih nampak hanya siap secara verbal dan retorika saja, dan nampak belum mau melakukan hal-hal konkrit untuk perdamaian.

Karena itu, kami masyarakat sipil Acheh dari berbagai elemen menyampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai dukungan dan dorongan kami terhadap proses perdamaian di Acheh:

kami sangat prihatin dengan situasi terakhir yang terjadi di Acheh, dan sangat menyesalkan tindakan TNI/Polri yang melakukan pengepungan serta agresi militer terhadap markas-markas GAM seperti di Nisam Acheh Utara, Nagan Raya dan Acheh Selatan. Kami melihat tindakan militeristik ini bisa mengancam proses perdamaian dan membuat rakyat Acheh, khususnya GAM semakin ragu terhadap ucapan-ucapan pemerintah RI yang sering menyatakan bahwa konflik Acheh diselesaikan secara damai. Sebab, masyarakat bisa melihat langsung bahwa belum ada hasil perundingan saja sudah dilanggar sehingga pemerintah RI semakin sulit untuk dipercaya

kami menyesalkan dan mengutuk operasi pembumihangusan yang dilakukan oleh TNI di Sawang Acheh Selatan dan Nagan Raya. Tindakan brutal ini juga mengancam proses perdamaian dan membuat masyarakat Acheh semakin ragu dengan ucapan-ucapan pemerintah RI yang sering menyatakan bahwa Acheh diselesaikan secara damai.

kami mendukung gencatan senjata sepihak yang masih diberlakukan oleh GAM walaupun belum ada kesepakatan dengan RI tentang hal tersebut. Kami menilai gencatan senjata sepihak tersebut merupakan iktikad baik GAM yang sangat konkrit untuk menghentikan permusuhan, membangun rasa saling percaya dan mencermati sikap RI secara arif, walaupun pihak RI belum mau menunjukkan iktikad yang sama sampai sekarang secara konkrit, kecuali secara verbal dan retorik saja.

kami mendorong pihak HDC untuk benar-benar menjadi mediator yang netral dan berwibawa, tanpa harus mengeluarkan berbagai statement yang membuka peluang rusaknya perundingan secara keseluruhan atau terjadinya kemarahan salah satu pihak diantara RI dan GAM. HDC juga jangan hanya memfokuskan pada lahirnya kesepakatan saja, tetapi lebih dari itu harus bisa memfasilitasi dan memediasi kedua belah pihak untuk benar-benar menjalankan kesepakatan-kesepakatan secara terus menerus dan serius hingga bisa melahirkan penyelesaian politik yang menuntaskan konflik berkepanjangan antara Acheh dan Indonesia secara komprehensif

kami menyatakan sekaligus mendorong elemen-elemen sipil masyarakat Acheh yang ada di Acheh maupun luar Acheh untuk tetap mengadakan aksi-aksi perlawanan yang bisa membantu penyelesaian konflik Acheh secara bermartabat, termasuk melalui mobilisasi massa

Di samping itu, demi menjamin kebebasan seluruh rakyat Acheh sebagai hak mereka, dan agar dapat dibicarakan dan disepakati dalam perundingan yang akan berlangsung setelah hari raya Idil Fitri di Jenewa, kami juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

kami mendukung dan mendorong RI-GAM untuk tidak ragu-ragu lagi menyepakati gencatan senjata secara konkrit dalam artian kedua belah pihak tidak dibenarkan menembakkan senjata mereka terhadap pihak-pihak yang mereka nilai sebagai lawan mereka, walaupun mereka boleh memiliki/memegang senjata mereka masing-masing

kami meminta dan mendorong pihak pemerintah RI untuk tidak lagi memaksakan GAM menerima otonomi khusus dalam bentuk UU NAD atau dalam bentuk apapun. Kami hanya melihat masa depan Acheh harus ditentukan oleh seluruh rakyat Acheh melalui mekanisme demokrasi langsung seperti jajak pendapat penentuan nasib sendiri yang diawasi oleh masyarakat internasional, termasuk HDC

kami meminta dan mendorong pihak pemerintah RI untuk tidak memaksakan lagi kebijakan-kebijakan yang mentolerir operasi-operasi militer maupun alasan implementasi fungsi polisi normal, apabila kedua belah pihak telah sepakat menghentikan permusuhan. Alasan operasi keamanan dan penegakan hukum, meskipun diistilahkan dengan "Operasi/Patroli Rutin," "Fungsi Polisi Normal," dan sejenisnya selalu menimbulkan masalah baru seperti kekerasan dan pelanggaran HAM sebagaimana terbukti dalam masa jeda kemanusiaan, moratorium, damai melalui dialog sampai sekarang

kami meminta dan mendorong pihak RI dan GAM untuk membangun penyelesaian konflik Acheh dan perundingan melalui prinsip-prinsip kejujuran, saling percaya dan kepentingan bersama yang menghargai keinginan rakyat Acheh untuk menentukan nasib sendiri

kami meminta dan mendorong pihak RI untuk membuat suatu mekanisme konkrit yang menjamin aparat keamanannya agar tidak lagi menggelar operasi-operasi Intelijen yang sering memicu terjadinya kekerasan-kekerasan terbuka dan misterius selama ini. Operasi intelijen yang dilaksankan selama ini juga sangat meresahkan kehidupan masyarakat sipil karena dengan mudah ditargetkan sebagai sasaran kekerasan.

1. SENTRAL INFORMASI REFERENDUM ACHEH (SIRA)/Juru Bicara: Muhammad Nazar

Secretariat SIRA: JL. T. Panglima Polem No. 13 Komplek BP 4 Lama Banda Acheh, SUMATRA; Telp/fax: 0651 24043; HP: 0811684608