Kami mendukung dan mendorong diwujudkannya gencatan senjata berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keikhlasan dan persamaan antara pemerintah Indonesia dan GAM yang dimediasi oleh Henry Dunant Centre (HDC) dan dimonitor oleh tim internasional yang lebih luas. Karena itu gencatan senjata ini mesti dilakukan dalam keadaan bersama-sama, dalam format dan kesepakatan bersama. Kami setuju bahwa kedua belah pihak tetap boleh memegang senjata yang mereka miliki, tetapi kedua belah pihak mesti menjamin untuk tidak menggunakan senjata menembak orang-orang yang dianggap sebagai lawan mereka; atau melakukan segala bentuk kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai lawan mereka dan masyarakat sipil. Maka apabila salah satu pihak melanggar, atau kedua belah pihak melanggar maka mereka harus diberikan sanksi. Mendukung diwujudkannya perdamaian di Acheh, tetapi kami menekankan bahwa perdamaian komprehensif di Acheh akan terwujud apabila kedua belah pihak memberikan kebebasan penentuan nasib sendiri melalui jajak pendapat atau referendum damai kepada seluruh rakyat Acheh. Kami menolak solusi-solusi politik lain seperti otonomi khusus yang tidak melibatkan partisipasi rakyat Acheh melalui jajak pendapat atau referendum.

Kami mendorong semua masyarakat internasional, termasuk pemerintah Jepang, Amerika Serikat dan Bank Dunia selaku pelaksana acara "Preparatory Conference for Peace and Reconstruction in Acheh" di Tokyo – Jepang, serta seluruh peserta dari berbagai negara lainnya agar lebih memperhatikan keinginan rakyat Acheh untuk menentukan nasib sendiri. Tanpa kebebasan penentuan nasib sendiri, penegakan hak-hak asasi manusia dan keadilan social universal maka pembangunan kembali ekonomi (economic recovery) di Acheh tidak mungkin bisa dilakukan. Sebab sumber konflik di Acheh bukan pada persoalan ekonomi, keuangan dan agama, melainkan pada keinginan serta kebutuhan rakyat Acheh terhadap kebebasan menentukan nasib sendiri secara damai melalui mekanisme yang demokratis seperti jajak pendapat atau referendum.

Sedangkan masalah pembangunan kembali ekonomi di Acheh oleh masyarakat internasional mesti dilakukan atas kesepakatan pemerintah Indonesia dan GAM. Kami meminta HDC dan tim penasehat internasionalnya agar benar-benar menjadi mediator yang netral dan baik sehingga bisa melakukan mediasi antara pemerintah Indonesia dan GAM berdasarkan prinsip-prinsip persamaan, kejujuran dan keikhlasan.

1. Pemerintah Indonesia melalui kantor Menkopolkam, Jakarta
2. Pemerintah Negara Acheh melalui Menteri Luar Negeri Dr. Zaini Abdullah, Stockholm, Swedia
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, New York, USA
4. Direktur Henry Dunant Centre (HDC) Martin Griffiths dan Seluruh Tim Penasehat Internasionalnya, Jenewa, Swiss
5. Pimpinan Bank Dunia melalui Mr. T. Kohno, Staff Ahli Politik Kedutaan Besar Jepang di Jakarta serta Negara-negara Lainnya Sebagai Pelaksana acara "Preparatory Conference for Peace and Reconstruction in Acheh, Tokyo melalui Kedutaan- kedutaan Besarnya di Jakarta
6. Para Duta Besar Negara-negara asing, Jakarta

Disampaikan oleh Lembaga-Lembaga Masyarakat Sipil Seluruh Acheh: