'Ini adalah suatu kejayaan diplomasi Acheh yang sangat besar yang tidak dapat disangkal. Setelah ini, tidak mungkin lagi bagi pemerintah Indonesia untuk kembali mengklaim bahwa masalah Acheh adalah masalah dalam negeri Indonesia.'

'Fiasco yang memalukan dalam “pengepungan” Cot Trieng, merupakan kunci mengapa Indonesia akhirnya terpaksa ke meja perundingan.'

idak kurang kantor-kantor berita asing yang terjebak dalam penafsiran yang aneh ini, yang tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam naskah Perjanjian, walaupun naskah tersebut telah tersebar luas. Kebingungan di pihak media dunia ini mungkin disebabkan karena banyak diantara mereka yang telah diberikan naskah draft proposal Indonesia dan bukannya teks yang ditandatangani. Ini jelas umpamanya dari kesimpulan yang mereka buat tentang “Penggudangan (storage) senjata GAM dengan sistem dua kunci”. Ini jelas sekali diambil dari draft tuntutan Indonesia yang telah disebarkan pada akhir bulan Oktober ketika pihak Indonesia bermusyawarat dua pihak dengan HDC tanpa kehadiran GAM di istana Versailles, Paris. Tuntutan tersebut, yang dibahwa kembali kedalam meeting terakhir di Jenewa tgl 9/10 Desember, hampir menggagalkan penandatanganan Perjanjian tersebut karena pihak GAM menolaknya dengan tegas dan mutlak dan bahkan menurut seorang peserta perundingan telah mengeluarkan ancaman kepada HDC untuk keluar dari sidang perundingan dan meninggalkan Jenewa dengan “kapal terbang pertama yang dapat diperoleh esok pagi” (first available plane). Untuk menembusi kemacetan (impasse) tersebut Jendral Zinni telah turun tangan dan membuat tekanan kepada pihak Indonesia supaya menggugurkan tuntutan tersebut dan menerima versi yang telah kita lihat hasilnya sekarang ini.

Dalam kekacauan penafsiran berbagai rupa yang telah terjadi dan masih berkembang luas sekarang ini, yang sangat membingungkan rakyat dan membawa kemungkinan gagalnya Perjanjian tersebut karena salah faham, saya dan beberapa orang kawan akademik pemerhati politik Indonesia di Jerman, telah menganalisa Perjanjian tersebut secara tepat dan rasional. Ini adalah sangat penting bagi memberi penerangan kepada rakyat apa sebenarnya yang telah dipersetujui kedua belah pihak dalam Perjanjian di Geneva pada tgl 9 Desember yang lalu itu. Kami akan menganalisanya secara mendetail, point demi point, yang pada kesempatan ini kami mulai dengan Mukaddimah dan akan kami sambung kemudian dengan pasal-pasal lainnya. Sebelum itu kami berikan tanggapan umum arti penandatangan Perjanjian tersebut bagi konflik Acheh yang telah berlangsung begitu lama dan menelan begitu banyak korban rakyat sipil yang tidak berdosa itu.

Observasi umum

Yang paling jelas, dengan adanya Perjanjian ini, konflik Acheh secara resmi menjadi masalah internasional, dengan penglibatan langsung 12 negara asing yang paling besar di dunia, seperti AS, Inggris, Perancis, negara-negara Skandinavia, Jepang dan tentunya Swiss. 9 duta-duta besar dan wakil pemerintah Swiss hadir di upacara penandatanganan, sementara PBB, Uni Eropa dan World Bank telah dengan resmi menyatakan dukungan penuh mereka terhadap proses damai penyelesaian konflik Acheh, termasuk dari segi pembiayaan pelaksanaan Perjanjian dan bantuan kemanusiaan. Ini sesungguhnya menunjukkan suatu proses perundingan internasional antara dua belah pihak bersengketa yang setaraf dan bukannya sebuah konflik dalaman antara pemerintah pusat dan propinsinya. Perjanjian penghentian permusuhan yang ditantatangani juga, dengan ditengahi oleh pihak internasional, adalah sebuah perjanjian internasional antara dua belah pihak yang bertaraf sama (equal).

Begitu Perjanjian ditandatangani, Sekretaris Jendral PBB, Kofi Anan, President AS, George Bush, Mentri Luar Negeri Perancis, Pemerintah Denmark atas nama Uni Eropah (sebab tahun ini Ketua Uni Eropa berada di tangan Denmark), telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan ucapan selamat dan pujian kepada kedua belah pihak dan kepada HDC atas dicapainya Perjanjian tersebut dan menyatakan dukungan politik dan kewangan. Jelaslah siapa sebenarnya di belakang HDC. Pihak Acheh telah sedari semula menuntut campur tangan PBB dalam konflik ini, tetapi campurtangan secara langsung oleh badan dunia itu adalah sulit sekali pada tahap awal ini oleh karena Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai hak menolak campurtangan tersebut. Indonesia umpamanya bahkan telah menolak lawatan Mary Robinson, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, ke Acheh pada tahun 2001. Usul-usul pembicaraan masalah Acheh dalam agensi-agensi PBB juga telah diblok oleh pihak Indonesia. Oleh karena itu PBB dan beberapa negara besar telah menyalurkan campurtangannya melalui HDC yang khusus dibentuk untuk menangani persoalan-persoalan rumit seperti ini. Keinginan PBB dan negara-negara Barat itu adalah jelas dari adanya pernyataan-pernyataan resmi yang begitu segera, yang nampak sekali telah disediakan dari awal-awal lagi sebelum penandatanganan, karena mereka cukup maklum akan proses yang sedang berlangsung di Jenewa itu. Kehadiran begitu ramai Duta-duta asing juga menjadi pertanda keterlibatan negara-negara besar dalam proses perdamaian di Acheh. Ini adalah suatu kejayaan diplomasi Acheh yang sangat besar yang tidak dapat disangkal. Setelah ini, tidak mungkin lagi bagi pemerintah Indonesia untuk kembali mengklaim bahwa masalah Acheh adalah masalah dalam negeri Indonesia dan proses perundingan selanjutnya akan berlandaskan pemahaman dan realitas ini.

Kesimpulan bahwa “GAM telah menerima NAD” (status otonomi khusus dalam NKRI) adalah sangat aneh. Sebab kalau GAM telah menerima NAD, apa gunanya penglibatan negara-negara asing? Mengapa mesti ke Jenewa? NAD adalah sesuatu yang telah ditawarkan Indonesia kepada GAM sejak dulu. Kalau GAM menerimanya maka konflik sudah berakhir dari dulu dan tidak perlu melibatkan pihak ketiga. GAM hanya perlu memberitahu Jakarta bahwa ia telah menerima NAD dan konflik berakhir dengan sendirinya. Perlunya keterlibatan pihak ketiga justru karena GAM menolak apa yang ditawarkan Jakarta itu.

“GAM akan ikut Pemilu Indonesia tahun 2004”. Ini juga satu kesimpulan yang lebih aneh lagi dan tidak masuk akal. Kalau GAM setuju ikut Pemilu Indonesia tahun 2004, apa perlunya perjanjian internasional? Cukup bagi anggota-anggota GAM mendaftarkan diri dalam list pemilih (electoral list). Tafsiran bahwa Pemilu Nasional Indonesia yang dijadualkan juga pada tahun 2004 seolah-olah juga yang dimaksudkan dalam Perjanjian dengan pihak GAM itu adalah satu usaha penipuan atau paling kurang menunjukkan satu kebodohan.

“Penggudangan Senjata”. Perjanjian yang ditandatangani di Jenewa tgl 9 Desember itu secara resmi di sebut sebagai “Rangka Perjanjian Penghentian Permusuhan antara RI dan GAM”. Ini bukan perjanjian damai. Ia bisa berakhir kapan-kapan saja kalau sebelah pihak atau kedua-duanya tidak mematuhinya secara serius. Apakah mungkin GAM menyerahkan senjatanya kepada pengawasan pihak lain, walaupun pihak ketiga dalam keadaan demikian?. Apatah lagi menyerahkan senjata mereka kepada Indonesia dalam waktu dua bulan sebagaimana ditafsirkan oleh pihak militer Indonesia. Apa akan terjadi setelah senjata diserahkan dan Perjanjian ini gagal? Apakah pihak GAM begitu bodoh? Kalau pihak GAM dikira begitu bodoh tidak mungkin sanggup menggiring pemerintah Indonesia ke meja perundingan di Jenewa. Dari ancaman-ancaman yang disuarakan bukan saja oleh pimpinan militer tertinggi Indonesia bahkan oleh Presiden Megawati sendiri terhadap GAM (“Terima NAD atau akan dihabiskan…”), adalah jelas Indonesia telah tidak sanggup menghadapi TNA di lapangan dan terpaksa menerima digiring ke meja perundingan, walaupun mesin propagandanya, yaitu media massa Indonesia yang sudah kembali dikungkung pemerintah, menunjukkan seolah-oleh pihak GAM yang digiring Indonesia. Fiasco yang memalukan dalam “pengepungan” Cot Trieng, merupakan kunci mengapa Indonesia akhirnya terpaksa ke meja perundingan dan membuat konsesi-konsesi penting kepada GAM.

'Pemerintah yang bebas dan demokratik artinya sebuah pemerintah yang dipilih oleh rakyat tanpa campurtangan pihak manapun.'

'..penarikan Brimob sebagaimana pada mulanya dikehendaki oleh pihak Acheh, karena kini Brimob terpaksa “salin pakaian” dan menggudangkan alat-alat tempurnya'

ANALISA PASAL DEMI PASAL

Penghentian Permusuhan; Rangka Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka

Mukaddimah

Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) telah terlibat dalam suatu proses dialog sejak bulan Januari 2000 dan setuju bahwa yang menjadi prioritas di Acheh adalah keamanan dan kesejahteraan rakyat dan dengan demikian sependapat akan perlunya menemukan segera suatu penyelesaian damai bagi konflik di Acheh. Pada tanggal 10 Mei 2002, PRI dan GAM telah mengeluarkan sebuah Pernyataan Bersama (Joint Statement) seperti dibawah ini:

1. — Berdasarkan penerimaan Undang-Undang NAD sebagai langkah awal (starting point), sebagaimana yang dibicarakan pada tanggal 2-3 Februari 2002, menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh. Proses ini bertujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan aman….”

ANALISA

Ketentuan ini disalin dari Pernyataan Bersama RI-GAM yang ditandatangani pada tgl 10 May 2002 di Jenewa. Kalimat yang sering menimbulkan kekeliruan, sengaja atau tidak, adalah:

“…sebagai langkah awal (starting point), sebagaimana yang dibicarakan pada tanggal 2-3 Februari 2002, menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat”.

Dalam pembicaraan pada tgl 2-3 Februari itu diputuskan bahwa All-inclusive Dialogue (AID) itu merupakan suatu musyawarah yang demokratis dan dijalankan dalam suasana yang selamat. Apa artinya demokratis? Demokratis artinya berdasarkan kehendak rakyat. Bagaimanakah memastikan AID itu memenuhi kehendak rakyat? Sudah pasti orang-orang yang akan duduk bermusyawarah (dialogue) di dalamnya mestilah benar-benar mewakili rakyat. Siapakah yang akan menentukan mereka itu benar-benar mewakili rakyat? Tentu saja rakyat sendiri. Jadi orang-orang yang akan duduk dalam AID itu nanti mestilah orang-orang yang dipilih oleh rakyat sendiri, bukan ditunjuk oleh siapapun, karena kalau ditunjuk oleh pihak lain maka itu artinya tidak demokratis dan melanggar ketentuan Perjanjian ini. Ketentuan ini juga menyebutkan bahwa AID mesti dibentuk dan bisa bekerja dalam keadaan bebas dan selamat. Apakah artinya itu? Artinya rakyat mesti bebas dan selamat dalam memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam AID itu. Bahwa orang-orang yang menjadi wakil rakyat Acheh dalam AID itu juga mesti dilindungi dari segala bentuk ancaman dan rasa takut. Siapakah yang akan menjamin keselamatan yang diperlukan ini? Sudah tentu tidak mungkin aparat Indonesia atau gerilya GAM. Jaminan keselamatan sebelah pihak tidak mungkin memberi perasaan selamat dan bebas dari rasa takut kepada semua pihak. Jaminan keselamatan yang dimaksudkan itu mau tidak mau mestilah dari pihak ketiga yang netral dan disetujui kedua belah pihak

Selanjutnya..

2. — Agar terlaksananya proses ini, kedua belah pihak setuju untuk berusaha secepat-cepatnya ke arah tercapainya suatu perjanjian penghentian permusuhan dengan mekanisme yang memadai untuk pertangujawaban para pihak terhadap pejanjian demikian itu. Ini juga akan memberi kesempatan dan lingkungan untuk penyampaian bantuan sosio-ekonomi dan kemanusiaan yang sangat diperlukan oleh rakyat Acheh.

PRI dan GAM mempunytai objektif yang sama untuk memenuhi aspirasi rakyat Acheh untuk hidup aman dan bermartabat, dalam keadaan damai, makmur dan adil. Untuk memenuhi aspirasi rakyat Acheh dan membolehkan mereka untuk memerintah diri sendiri secara bebas dan demokratis, PRI dan GAM setuju akan suatu proses yang menuju pada diadakannya pemilihan umum dalam tahun 2004 dan seterusnya pada pembentukan sebuah pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Acheh, Indonesia, sesuai dengan penilaian semula (review) Undang-Undang NAD, sebagaimana yang ditentukan pada point 1 Pernyataan Bersama (Joint Statement) 10 Mei 2002”. 

ANALISA

Kalimat yang paling penting dari kententuan-ketentuan di atas itu dan sering menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran, disengaja atau tidak, adalah yang berikut ini: 

“…Untuk memenuhi aspirasi rakyat Acheh dan membolehkan mereka untuk memerintah diri sendiri secara bebas dan demokratis, PRI dan GAM setuju akan suatu proses yang menuju pada diadakannya pemilihan umum dalam tahun 2004 dan seterusnya pada pembentukan sebuah pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Acheh, Indonesia, sesuai dengan penilaian semula (review) Undang-Undang NAD, sebagaimana yang ditentukan pada point 1 Pernyataan Bersama (Joint Statement) 10 Mei 2002”.

Apakah arti “memerintah diri sendiri secara bebas dan demokratik?” Apakah sebuah Pemerintah di Acheh yang didikte dari Jakarta, seperti NAD sekarang ini, “bebas dan demokratik”? Pemerintah yang bebas dan demokratik artinya sebuah pemerintah yang dipilih oleh rakyat tanpa campurtangan pihak manapun. 

Selanjutnya dikatakan..

“Untuk tujuan tersebut, PRI akan menjamin dan GAM akan mendukung pelaksanaan suatu proses pemilihan umum yang bebas dan adil di Acheh yang akan dirancang untuk menjamin penyertaan seluas-luasnya seluruh elemen masyarakat Acheh.

ANALISA

Apakah arti: “…PRI dan GAM setuju akan suatu proses yang menuju pada diadakannya pemilihan umum dalam tahun 2004”? Kalau yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah Pemilu nasional Indonesia yang juga dijadualkan dalam tahun 2004, mengapa pula ia memerlukan persetujuan GAM? Kalau GAM tidak setuju, apakah pemilu nasional Indonesia itu tidak jadi? Sebagaimana sudah dijelaskan di atas dalam Observasi Umum, itu adalah suatu penafsiran yang aneh. Pemilu yang dimaksudkan di dalam Perjanjian ini adalah khusus untuk Acheh yang hanya mungkin dijalankan setelah dilangsungkannya AID. Pemilu ini tidak mungkin diadakah sekiranya AID tidak berlangsung. Jadi apakah dengan para pemimpin Indonesia menyatakan bahwa pemilu yang dimaksudkan di sini adalah Pemilu nasional Indonesia, maka itu berarti kalau AID itu gagal diadakan karena situasi keamanan di Acheh tidak kondusif, itu berarti Pemilu Indonesia juga akan dibatalkan atau ditunda?

Satu kata yang juga telah disalahartikan oleh Indonesia adalah adanyan kata: “Acheh, Indonesia”. Menurut sumber-sumber yang menyertai perundingan tgl 9/10 Mai, pihak Indonesia menghendaki disebut: “Acheh, Republik Indonesia”. Ini ditentang oleh pihak Acheh karena itu benar-benar menunjukkan pengakuan bahwa Acheh itu milik Republik Indonesia. Tetapi kata Indonesia saja dapat diterima oleh pihak Acheh karena ia tidak mengandung arti politik, hanya geography (istilah pemetaan). Nama Indonesia telah ujud sebelum ujudnya Republik Indonesia. Ia berasal dari kata Indos Nesos (Kepulauan India) yang dicipta oleh seorang penulis Jerman di abad ke 19 untuk menggambarkan gugusan kepulauan Nusantara, yang pada pihak Barat waktu itu semua digolongkan ke dalam dunia India. Dalam zaman Belanda kata itu mulai mengambil ejaan Belanda, yaitu Indonetie, dan dalam ejaan Melayu menjadi Indonesia. Nama ini adalah nama kepulauan yang telah diterima dunia internasional dan tidak menunjukkan konotasi politik apapun, hanya bahwa Acheh itu terletak di gugusan kepulauan yang bernama Indonesia. Sekiranya Republik Indonesia pada suatu hari runtuh, dan Republik Indonesia itu hilang dari muka bumi, nama Indonesia akan tetap ujud sebagai nama gugusan kepulauan Nusantara dalam peta dunia, sama halnya dengan “Indian sub-continent” (Benua Kecil India), yang termasuk juga negara-negara lain selain India, seperti Pakistan, Nepal, Bhutan, dll. Ini adalah suatu kesilapan peristilahan yang sukar sekali diubah, seperti sebutan “Indian” kepada bangsa-bangsa asli di Amerika, walaupun sekarang sedikit demi sedikit mulai dipopulerkan istilah “Native Americans” Menurut keterangan yang saya peroleh, pihak perunding Indonesia di Jenewa telah mencoba menyelundupkan kembali istilah: “Acheh, Republic of Indonesia” dalam meeting tgl. 9/10 Desember yang lalu, tetapi tidak terlepas dari perhatian pihak Acheh dan dapat dihapuskan kembali.

Selanjutnya..

“Menimbang sifat sensitif proses terbentuknya kepercayaan, PRI dan GAM selanjutnya mengimbau dukungan seluruh elemen masyarakat dan meminta agar tidak ada pihak yang melakukan tindakan apapun yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini dan yang dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan rakyat Acheh di masa hadapan.

Keperluan yang mendesak adalah menjamin penghentian permusuhan dan segala tindak kekerasan, termasuk intimidasi, pemusnahan hartabenda serta penyerangan apa saja dan perbuatan kriminil. Yang dimaksud dengan penyerangan dan tindakan kriminil termasuklah tindakan-tindakan kekerasan seperti menyerang, menembak, melakukan penganiayaan, pembunuhan, penculikan, pemboman, pembakaran, perampokan, pemerasan, pengancaman, penteroran, pelecehan, menangkap orang secara tidak sah, memperkosa, dan melakukan penggeledahan sewenang-wenang.

Sepanjang (berlangsungnya) proses damai itu, pelaksanaan undang-undang dan ketertiban umum di Acheh akan tetap menjadi tanggung-jawab Polisi Indonesia (Polri). Dalam konteks ini, mandat dan misi Brimob akan dirumuskan kembali agar benar-benar sesuai dengan aktivitas polisi yang biasa, dan dengan demikian tidak akan lagi memulai tindakan-tindakan penyerangan terhadap anggota GAM yang tidak melanggar Perjanjian ini.

JSC (Joint Security Committee/Komite Keamanan Bersama) akan menjadi tempat rujukan bagi segala pengaduan menyangkut fungsi dan tindakan polisi yang dianggap bertentangan dengan semangat dan ketetapan Perjanjian Pengehentian Permusuhan. Dengan demikian, JSC akan bertanggungjawab untuk mendefinisikan, mengenalpasti dan menyelidik apabila dan jika polisi melanggar mandatnya."

ANALISA

Ketentuan yang penting juga di bawah pasal ini adalah penentuan bahwa: “…pelaksanaan undang-undang dan ketertiban umum di Acheh akan tetap menjadi tanggung-jawab Polisi Indonesia (Polri). Dalam konteks ini, mandat dan misi Brimob akan dirumuskan kembali agar benar-benar sesuai dengan aktivitas polisi yang biasa, dan dengan demikian tidak akan lagi memulai tindakan-tindakan penyerangan terhadap anggota GAM yang tidak melanggar Perjanjian ini”. 

Tidak mungkin dibiarkan satu keadaan dimana terdapat hukum rimba. Ini akan lebih buruk akibatnya kepada masyarakat daripada suasana konflik, di mana dalam keadaan konflik jelas siapa pelaku tindak di luar hukum. Memang diperlukan adanya polisi untuk menjamin ketertiban umum dan pelaksanaan undang-undang kriminil. Tidak mungkin umpamanya pencuri dibiarkan merajalela. Disinilah, dalam masa transisi ini, pihak GAM secara rasional menerima kenyataan bahwa kompromi yang paling logis adalah menerima penanggungjawaban pelaksanaan hukum dan ketertiban masyarakat (maintenance of law and public order). Namun demikian pihak GAM berhasil mendapat ketentuan bahwa kewibawaan Polri itu tunduk di bawah JSC yaitu Komite Bersama yang tertinggi dalam pelaksana Perjanjian, yang dianggotai oleh wakil-wakil RI dan GAM dengan diketuai oleh wakil HDC. Mereka ini sebetulnyan sudah menjadi Pemerintah Defakto di Acheh dalam hal keamanan, ketertiban umum dan pelaksanaan hukum karena Polri dalam melaksanakan mandatnya mesti melapor pada JSC. JSC juga menjadi pemutus akhir untuk segala pertikaian tentang kelakuan Polri dalam menjalankan mandatnya seperti jelas disebut dalam kalimat ini: JSC (Joint Security Committee/Komite Keamanan Bersama) akan menjadi tempat rujukan bagi segala pengaduan menyangkut fungsi dan tindakan polisi yang dianggap bertentangan dengan semangat dan ketetapan Perjanjian Pengehentian Permusuhan. Dengan demikian, JSC akan bertanggungjawab untuk mendefinisikan, mengenalpasti dan menyelidik apabila dan jika polisi melanggar mandatnya.

Sangat penting juga dijelaskan penukaran mandat Brimob. Ini sebenarnya lebih bermakna daripada penarikan Brimob sebagaimana pada mulanya dikehendaki oleh pihak Acheh, karena kini Brimob terpaksa “salin pakaian” dan menggudangkan alat-alat tempurnya seperti senjata-senjata berat dan panser. Secara psikologis ini adalah pencapaian pihak Acheh yang luarbiasa, lebih dari sekedar mendapatkan penarikan saja yang hanya mempunyai arti fisikal (situasi) lapangan dan bukan moral. Dengan kententuan ini adalah jelas bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut mengakui bahwa Brimob adalah pasukan yang bukan saja secara kehadirannya, tetapi secara struktural memainkan peranan negatif di Acheh.

(..bersambung, bagian dua)