'Rekonsiliasi adalah sesuatu yang tidak logis, karena ia merupakan solusi pertengkaran dalam keluarga, sedangkan konflik Acheh adalah suatu tuntutan kemerdekaan, pemisahan total, tanpa opsi rujuk.'

"

engan kesepahaman umurn ini, dan untuk membawa proses damai maju ke tahap selanjutnya.", kedua belah pihak dengan ini menyepakati hal-hal berikut ini:

Pasal 1: Tujuan Penghentian Permusuhan dan Segala Tindak Kekerasan

1. Karena. kedua belah pihak telah bersepakat demikian, bahwasanya mulai saat ini permusuhan diantara mereka hendaklah dianggap sebagai sesuatu yang sudah berlalu, maka proses damai, yang diikuti oleb sebuah perjanjian pada tahap ini, akan dilanjutkan dengan membangun rasa kepercayaan yang lebih luas dan kedua belah pihak akan membuktikan, yang satu kepada yang lainnya, bahwa mereka adalah bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan muktamat.

2. Tujuan penghentian permusuhan dan segala tindak kekerasan antara kedua belah pihak adalah (i) melanjutkan ke tahap beikutnya proses damai, sebagaimana disepakati bersama pada tanggal 10 Mei 2002 di Swiss; (ii) untuk melanjutkan proses pembentukan rasa saling percaya dengan tujuan untuk menghilangkan segala kecurigaan dan menciptakan suasana yang positif dan bekerjasama yang akan membawa konflik di Acheh kepada suatu pengakhiran; dan, (iii) untuk memungkinkan, jika permusuhan dan tindakan kekerasan sudah terhenti, agar proses damai maju terus ke tahap berikutnya, yaitu penyampaian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

ANALISA

Yang perlu kita perhatikan dalam Pasal 1 ini adalah point (b), yang menentukan tujuan daripada Perjanjian ini. Pertama sekali, apakah "tahap seterusnya yang disepakati pada 10 Mei 2002"? Pada 10 Mei 2002 telah ditantangani sebuah Pernyataan Bersama (Joint Statement). JS ini, walaupun bukan secara lgeal merupakan sebuah perjanjian yang mengikat karena tidak ada butir-butir yang spesifik di dalamnya, tetapi merupakan komitmen moral kedua belah pihak sebagai dasar diskussi selanjutnya.

Joint Statement ini pula banyak merujuk kembali kepada kesepakatan 2-3 Februari. Kesepakatan ini juga bukan sebuah perjanjian yang mengikat tetapi merupakan komitmen moral juga. Menurut keterangan yang saya peroleh pihak Indonesia sering berusaha merubah isi kedua persetujuan tersebut, yang selalu ditentang oleh pihak Acheh yang berpendirian bahwa komitmen moral itu mesti dihormati sepenuhnya sebagai satu pertanda kejujuran.

Kesepakatan 2-3 Februari mengandung persefahaman bersama bahwa dialog selanjutnya akan diadakan dengan mengambil UU Nad sebagai starting point diskusi-diskusi selanjutnya dan bahwa HDC akan diperkuat oleh anggota-anggota International Wismen Group (Grup Orang-orang Bijak Antarabangsa). Pihak ASNLF setelah menolak penyertaan anggota-anggota group tersebut dari beberapa negara termasuk dari Malaysia dan Jepang, akhirnya menyetujui penyertaan anggota-anggota dari Thailand, Inggris, Yugoslavia, Swedia, dan US. Tahap selanjutnya yang paling penting yang disebutkan dalam kedua hasil pertemuan itu adalah diadakannya All Inclusive Dialogue melibatkan seluruh elemen masyarakat Acheh. Telah dibuat penjelasan yang mendetail dalam Analisa Mukaddimah tentang AID ini, jadi tidak perlu kita ulang kembali. Yang saya kira perlu dikupas adalah tentang langkah-langkah yang perlu menuju AID itu.

Pertama sekali, sebagaimana telah disebutkan, sebelum AID itu bisa diadakan makas harus ada SUASANA SELAMAT dan KEYAKINAN dalam masyarakat, termasuk dan terutama di pihak GAM, bukan saja untuk menyertai AID itu sendiri tetapi untuk berkampanye dan melakukan sosialisasi.

Pembinaan keyakinan (Confidence Building) itu adalah termasuk diantara syarat-syarat yang paling penting dari Perjanjian Penghentian Permusuhan ini. Umpamanya, bagaimana keyakinan (confidence) itu bisa timbul di kalangan masyarakat, sekiranya pihak-pihak yang bersimaharajalela melakukan keganasan selama ini tidak diadili? Bagaimana pihak sipil bisa yakin akan proses perdamaian sekiranya masih ada korban keganasan yang tidak mendapat keadilan, sekurang-kurangnya mendapat kompensasi yang wajar? Ini semua mestilah di laksanakan sebelum AID itu sendiri bisa dimulai prosesnya.

Perlu juga ditambahkan bahwa pihak RI telah berusaha berkali-kali menambah kata: rekonsiliasi pada akhir kalimat 1 (b). Kata ini telah dicoret oleh pihak Acheh. Namun demikian, kata inilah yang masih selalu dilaung-laungkan oleh para pemimpin Indonesia dalam membicarakan Perjanjian ini. Kata rekonsiliasi berarti rujuk… Nikah saja belum sudah mau rujuk… Kalau saya boleh menggunakan istilah yang pernah diucapkan pakar undang-undang team perunding Acheh, Teungku Sofyan Ibrahim Tiba, ini adalah satu Hil Mustahal. Beliau menerangkan dalam Musyawarat bangsa Acheh Seluruh Dunia di Stavanger, Norwegia, baru-baru ini bahwa hubungan Indonesia dengan Acheh itu sebenarnya seperti apa yang dikenal di Jawa sebagai "Kumpul Kebo", atau dalam bahasa Melayunya: bersekedudukan, yaitu hidup bersama secara tidak sah, atau menurut istilah populernya, kawin sudah, nikah yang belum. Dalam keadaan demikian, rekonsiliasi adalah sesuatu yang tidak logis, karena ia merupakan solusi pertengkaran dalam keluarga, sedangkan konflik Acheh adalah suatu tuntutan kemerdekaan, pemisahan total, tanpa opsi rujuk. Hubungan baik hanya bisa dijalin setelah merdeka dan berdasarkan perjanjian persahabatan dua negara berdaulat yang setaraf. Menerima kata rekonsiliasi pada tahap ini berarti mengakui bahwa konflik Acheh adalah perselisihan dalaman Indonesia. Memanglah, pihak Indonesia gemar sekali meyisipkan kata-kata jebakan dalam setiap kalimat Perjanjian. Banyak sekali energi dan waktu habis karena pihak Acheh terpaksa meneliti setiap huruf, setiap titik dan koma, pada setiap kali draft Perjanjian dikembalikan padanya untuk disemak, walaupin pasal-pasal yang sebelumnya sudah dipersetujui sepatutnya tidak diubah-ubah lagi.

Pasal 2: Komitmen Kedua Belah Pihak Untuk Menghentikan

Permusuhan Dan Segala Tindak Kekerasan

ANALISA

"…kedua belah pihak menjamin bahwa mereka masing-masing menguasai pasukan TNI/Polri dan GAM di lapangan. PRI dan GAM berjanji untuk mengawasi kelompok-kelompok yang tidak sehaluan dengan mereka namun mengaku sebagai bagian dari pasukan-pasukan mereka".

Katakanlah umpamanya terdapat pasukan-pasukan militia di perkampungan transmigrant. Walaupun mereka ini secara resmi bukan bagian daripada struktur TNI/POLRI tetapi mereka adalah yang mengaku bertindak untuk RI, atas nama mempertahankan keutuhan NKRI, karenanya pihak TNI/POLRI harus mengambil tindakan mengawasi mereka. Demikian juga dengan apa yang dinamakan GAM Cantoi. Walaupun GAM Cantoi tidak ada hubungan apa-apa dengan GAM, bahkan ramai orang percaya mereka itu rekayasa TNI/POLRI, tetapi karena GAM Cantoi mengatasnamakan GAM maka mereka harus diawasi oleh GAM.

Point yang paling penting dalam pasal ini adalah (d). Begitu Perjanjian ditandatangani, Abdullah Puteh umpamanya telah mengeluarkan pernyataan akan meminta tambahan jumlah polisi untuk mengisi pos-pos polisi yang masih kosong. Pernyataannya itu bertentangan sekali dengan point (d) Perjanjian. Demikian juga halnya dengan pernyataan Komandan KODAM akan meminta tambahan anggota TNI untuk "menjalankan projek-projek pembangunan karena sekarang sudah ada keamanan dan perdamaian".

Selanjutnya..

(f) Kedua belah pihak akan mengizinkan masyarakat sipil untuk mengungkapkan hak-hak demokrasi mereka tanpa hambatan.

ANALISA
Point (f) di atas sangat penting. Ini memberi hak kepada masyarakat sipil untuk menggunakan sepenuhnya tanpa gangguan hak-hak demokrasi mereka sepert: kebebasan berkumpulan dan bermusyawarah, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan pers, dsb. Tentunya secara otomatis kebebasan-kebebasan tersebut tidak memberi hak melanggar undang-undang Common Law yang berlaku. Ketika berdemonstrasi umpamanya adalah melanggar undang-undang membuat kerusakan, seperti melempar batu dan melakukan tindak kekerasan lainnya seperti memukul, berkelahi dsb. Selama ekspressi hak-hak demokrasi itu masih dalam batas-batas ketertiban umum maka ia tidak boleh dihambat.

Pasal 3: Joint Security Committee (JSC-Komite Bersama Keamanan)

1. Pimpinan atasan yang menangani bidang keamanan dari tiap pihak akan bertemu untuk membangun hubungan awal dan kesepahaman diantara kedua belah pihak. Mereka. juga hendaknya (i) mengaktifkan kembali Joint Security Committee (JSC - Komite Keamanan Bersama-KKB), yang telah dibentuk pada waktu pelaksanaan Jeda Kemanusiaan, dan (ii) memulai diskusi, untuk secepatnya mencapai kesepakatan, mengenai rencana tindakan bagi JSC dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Adalah jelas bahwa JSC merupakan badan tertinggi yang bertanggungjawab melaksanakan Perjanjian ini. Ia mewakili para pihak ditingkat tertinggi. Point (b) membuat rujukan kepada dihidupkannya kembali Komite Bersama Modalitas Keamanan Persetujuan Jeda Kemanusiaan. Ini karena sebenarnya Persetujuan Jeda Kemanusiaan itu adalah suatu perjanjian yang baik. Tetapi banyak sekali pelanggaran berlaku, dalam ratio 1 pelanggaran oleh GAM berbanding 100 pelanggaran oleh aparat keamanan Indonesia. Tiadanya sanksi oleh pihak tengah menyebabkan Perjanjian tersebut tidak dapat berjalan. Itulah sebabnya pihak HDC berpendapat, dan disetujui oleh para pihak konflik, bahwa Komite Keamanan Bersama Jeda Kemanusiaan itu patut dihidupkan kembali. Kemungkinan besar ia akan lebih efektif dari dulu karena kini akan ada sanksi-sanksi terhadap pihak yang melanggar.

2. Fungsi-fungsi JSC adalah: (i) untuk merumuskan proses pelaksanaan Perjanjian ini; (ii) untuk memonitor situasi keamanan di Acheh; (iii) untuk melakukan investigasi sepenuhnya terhadap segala gangguan keamanan; (iv) dalam kasus-kasus yang demikian, untuk mengambil tindakan yang tepat bagi memulihkan suasana aman dan untuk bersetuju terlebih dahulu akan sanksi-sanksi yang akan dikenakan, seandainya ada pihak yang melanggar Perjanjian ini; (v) untuk menerbitkan laporan-laporan mingguan mengenai situasi keamanan di Acheh; (vi) untuk menjamin bahwa tidak ada pembentukan pasukan paramiliter baru bagi mengambil alih fungsi-fungsi Brimob; dan (vii) untuk merancang dan melaksanakan proses demiliterisasi yang disepakati bersama. Berkenaan dengan tugas terakhir ini, JSC akan menentukan tempat-tempat yang nantinya akan disebut sebagai Kawasan Aman (lihat Pasal 4(a)). Setelah Kawasan-Kawasan Aman dikenalpasti, GAM akan menentukan lokasi-lokasi penempatan senjatanya. Dua bulan setelah penandatanganan Perjanjian Penghentian Permusuhan, dan ketika kepercayaan meningkat, GAM akan memulai secara bertahap penempatan senjata, amunisi serta peralatan militernya pada tempat-tempat yang telah ditentukannya sendiri itu. Pada saat yang sama JSC akan juga memutuskan tentang pemindahan secara bertahap pasukan-pasukan TNI, yang akan merumuskan kembali mandatnya dari pasukan penyerang menjadi pasukan pertahanan. PRI berhak meminta HDC untuk melakukan pengesahan atas lokasi-lokasi yang ditentukan itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan meningkatnya kepercayaan kedua belah pihak akan proses tersebut, penempatan bertahap senjata-senjata GAM akan rampung dalam jangka waktu 5 bulan.

Selanjutnya..

(iii) untuk melakukan investigasi sepenuhnya terhadap segala gangguan keamanan; (iv) dalam kasus-kasus yang demikian, untuk mengambil tindakan yang tepat bagi memulihkan suasana aman dan untuk bersetuju terlebih dahulu akan sanksi-sanksi yang akan dikenakan, seandainya ada pihak yang melanggar Perjanjian ini; (v) untuk menerbitkan laporan-laporan mingguan mengenai situasi keamanan di Acheh.

Point-point di atas itu merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan Perjanjian ini. Investigasi gangguan keamanan dan mengambil tindakan yang tepat bagi memulihkan suasana aman merupakan kunci sukses pelaksanaan Perjanjian. JSC akan membuat persetujuan awal akan sanksi (hukuman) yang mesti dikenakan kepada sesiapa yang menggangu keamanan, baik oleh para pihak yan menandatangani perjanjian maupun pihak lain yang mau mengambil kesempatan dari menurunnya kehadiran militer dari kedua belah pihak. Waktu Jeda Kemanusiaan, diketahui bahwa banyak elemen kriminil dari Medan yang datang melakukan kejahatan di Acheh.

Sangat penting juga dalam point ini adalah bahwa masyarakat perlu mengetahui kedudukan keadaan keamanan. Oleh karena itulah dimestikan diterbitkannya laporan-laporan mingguan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ke 15 orang anggota JSC inilah yang menjadi Pemerintah defakto di Acheh dalam hal keamanan, karena semua pihak harus tunduk kepadanya. Mereka juga diberi wewenang oleh masing-masing pihak yang mereka wakili untuk mengambil keputusan di tempat tanpa perlu konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah masing-masing.

Tim monitoring merupakan "aparat" JSC yang akan melaksanakan tugas di lapangan.

5. Komposisi tiap-tiap tim monitoring akan terdiri dari perwira-perwira iniliter tingkat nienengah yang diangkat sebagai wakil dari Komando Tinggi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Komando Tinggi Angkatan Bersenjata Gerakan Acheh Merdeka di Acheh serta Perwira Tinggi Militer dari pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perwira Tinggi Militer pihak ke tiga ini bertanggungjawab kepada Pejabat atasan pihak ke tiga yang berwibawa tinggi dalam JSC.

Tim-tim monitoring ini, yang dianggotai oleh perwira-perwira militer GAM dan RI tingkat menengah, akan diketuai oleh seorang perwira militer asing (dari Thailand; kehadiran tentera Philippines telah ditolak oleh pihak Acheh dan akan digantikan oleh sebuah negara lain yang belum dikenalpasti pada saat penulisan analisa ini).

Selanjutnya..

7. Adalah disepakati bahwa JSC dan tim (tim-tim) monitoring akan dibentuk dan beroperasi sebulan setelah penandatanganan Perjanjian ini. Masyarakat Sipil mempunyai hak untuk memberikan input kepada JSC.

ANALISA

Perkara yang paling penting dalam kedua point ini terdapat pada kalimat terakhir (g): Masyarakat Sipil mempunyai hak untuk memberikan input kepada JSC. Kalimat ini memberi hak kepada LSM-LSM untuk melaporkan keadaan keamanan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jumlah anggota tim monitoring yang begitu kecil (50 orang) tidak mungkin bisa memantau seluruh pelosok Acheh, dan karenanya diperlukan pemantau sukarela dari masyarakat sipil. LSM-LSM Acheh yang banyak jumlahnya, terutama di kalangan mahasiswa, pemuda dan pelajar akan dapat mendirikan posko-posko pemantau seperti di masa Jeda Kemanusiaan. LSM-LSM asing yang ingin ikut dalam aktivitas ini diperkirakan akan bisa melakukannya dengan bernaung atau bekerjasama di bawah LSM Acheh. Kerjasama begini adalah perlu karena pada umumnya LSM-LSM Acheh tidak mempunyai dana sendiri yang cukup untuk membiayai aktivitas yang demikian besar dan akan berlangsung lama itu. Selain dari itu, kehadiran pihak asing akan lebih menjamin keamanan aktivis dan juga transparensi/akauntabiliti yang lebih efektif.

Selanjutnya..

Pasal 4: Pembentukan "Kawasan-Kawasan Aman" (Peace Zones)

Yang dimaksudkan dengan "Kawasan Keamanan" (Peace Zones) adalah kawasan-kawasan bebas militer yang dikontrol oleh JSC. Pada mula-mula sekali kawasan-kawasan ini akan terdiri dari pusat-pusat kesehatan masyarakat, tempat-tempat ibadat, kem-kem pengungsi, sekolah dan pasar. Kawasan-kawasan tersebut akan diperluas secara bertahap dalam proses demilitarisasi.

Selanjutnya..

ANALISA

Yang dimaksudkan dengan "posisi-posisi bertahan" (defensive positions) adalah mengundurkan diri dari pos-pos tempur. Pihak Indonesia tidak suka kepada istilah "kembali ke barak", karena katanya TNA tidak mempunyai barak, jadi tidak adil kalau TNI kembali ke barak sedangkan TNA bebas ke mana saja. Dengan penggunaan istilah "posisi bertahan" ini diharapkan kedua belah pihak akan bersetuju dalam perundingan mekanisme pelaksanaan nanti akan suatu sistem yang efektif untuk demilitarisasi.

Selanjutnya..

ANALISA

Point (d) ini dengan jelas meletakkan "kawasan-kawasan bertahan" kedua belah pihak di luar jurisdiksi biasa POLRI. POLRI hanya boleh memasuki kawasan-kawasan tersebut setelah mendapat izin JSC.

ANALISA

Perlu dijelaskan bahwa Kawasan Demilitarisasi dan Kawasan Bertahan adalah dua hal yang berbeda, bahkan bertentangan, yaitu satu daerah bebas militer dan yang satu lagi justru daerah pertahanan militer.

Selanjutnya..

Pasal 5: Kerangka Waktu

Point (b) ini penting sekali bila dipandang dari sudut penglibatan internasional, termasuk HDC sendiri. Ini dapat ditafsirkan sebagai ancaman dari HDC bahwa sekiranya dalam waktu 3 bulan tidak ada kemajuan yang berarti dicapai dalam proses penghentian permusuhan, HDC berkemungkinan mengundurkan diri. Ini mudah dipahami karena tidak mungkin masyarakat internasional menghabiskan begitu banyak energi, waktu dan wang untuk pencapaian yang tidak berarti, sekiranya kedua belah pihak tidak serius atau tidak jujur dalam menepati janji yang telah mereka buat dengan menandatangai Perjanjian Penghentian Permusuhan tersebut.

Sebagaimana telah kita alami, begitu Perjanjian ini ditandatangani, bahkan sebelum perunding Acheh sampai kembali ke tanah air, point ini telah dilanggar oleh pihak Indonesia dengan meluas sekali, dengan berbagai pernyataan yang tidak betul dan provokatif seperti yang telah saya sebutkan di awal analisa ini. Hanya kesabaran pihak Acheh saja yang menyelamatkan Perjanjian ini.

Pasal 6: All-Inclusive Dialogue

Para pihak setuju untuk mendukung proses All-Inclusive Dialogue di Acheh seperti yang ditentukan dalarn Pernyataan Bersama (Joint Statement) 10 Mei 2002. Kedua belah pihak setuju untuk untuk menjarnin, melalui Perjanjian ini, keamanan dan kebebasan bergerak yang perlu bagi semua peserta All-Inclusive Dialogue bagi memungkinkan proses tersebut dilaksanakan secara selamat dan adil, untuk mencerminkan pandangan-pandangan seluruh elemen masyarakat Acheh. Para pihak menyatakan kembali persetujuan mereka bahwa proses All Inclusive Dialogue tersebut difasilitasi oleh HDc.

ANALISA
ALL-INCLUSIVE DIALOGUE yang dimaksudkan oleh Joint Statement 10 Mei 2002 itu adalah suatu musyawarat yang melibatkan seluruh masyarakat Acheh yang mesti diadakan secara demokratis dan dalam suasana aman. Dalam Joint Statement itu disebutkan: "…the parties have agreed to the Points for Further Consultations set out in their 2-3 February 20002 meeting, and further agree : on the basis of the acceptance of the NAD Law as a starting point, as discussed on 2-3 February 2002, to a democratic all-inclusive dialogue involving all elements of Achehnese society that will be facilitated by HDC in Acheh". Artinya: "…para pihak setuju pada point-point untuk dibicarakan selanjutnya seperti tertera dalam pertemuan 2-3 February 2002, dan selanjutnya setuju: atas dasar penerimaan UU-NAD sebagai starting point, sebagaimana dibicarakan pada 2-3 Februari 2002, untuk diadakannya all-inclusive dialogue yang demokratis melibatkan semua elemen masyarakat Acheh yang akan difasilitasi oleh HDC di Acheh".

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, dalam pasal ini kembali ditekankan sifat demokratis AID itu. Sudah dijelaskan juga bahwa maksud demokratis itu adalah bahwa para pesertanya nanti mestilah para wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat dalam suasana aman (selamat), dan bahwa keselamatan itu mestilah dijamin oleh pihak ketiga yang netral.

Dalam pasal ini lebih jauh ditentukan bahwa: "… Kedua belah pihak setuju untuk menjarnin, melalui Perjanjian ini, keamanan dan kebebasan bergerak yang perlu bagi semua peserta All-Inclusive Dialogue bagi memungkinkan proses tersebut dilaksanakan secara selamat dan adil, untuk mencerminkan pandangan-pandangan seluruh elemen masyarakat Acheh.". Jelas sekali bahwa keadaan "selamat dan adil" itu sangat penting dan merupakan kunci dapat tidaknya AID itu diadakan. Perjanjian juga menentukan bahwa HDC yang akan memfasilitasi AID tersebut. Memfasilitasi itu artinya memberi fasilitas seperti biaya dan logistik pelaksanaan lainnya. Ia tidak berarti bahwa HDC akan campurtangan dalam hal pemilihan para perserta, apatah lagi menentukan siapa yang akan menjadi para peserta AID itu.

'Kali ini rakyat Acheh yang dipentingkan mengetahui dengan jelas dan transparan apa yang terjadi dan selanjutnya memainkan peranannya sebagai suatu kuasa sipil untuk mengungkapkan hak-hak demokratis mereka tanpa hambatan.'

1. Untuk menjamin dukungan nasional dan internasional bagi proses damai di Acheh, Perjanjian tertanggal 10 Mei 2002, dan Perjanjian ini serta pelaksanaannya mesti dipublikasikan dengan seluas-luasnya dalam masa sebulan setelah penandatangan Perjanjian ini. Proses pelaksanaannya haruslah setransparan mungkin dan rakyat haruslah diberi penerangan secara teratur mengenai perkembangan yang dicapai dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
   

Dalam pasal ini jelas Perjanjian sangat mementingkan hak rakyat Acheh untuk mengetahui dengan jelas dan resmi keadaan dan perkembangan pelaksanaan Perjanjian. Kalau waktu Jeda Kemanusiaan dulu para monitor hanya mencatat perkembangan dan keadaan keamanan serta pelanggaran-pelanggaran untuk dilaporkan kepada HDC, wakil-wakil HDC di Acheh melaporkannya kepada atasan mereka di Jenewa dan selanjutnya disampaikan kepada negara-negara sponsor, kali ini rakyat Acheh yang dipentingkan mengetahui dengan jelas dan transparan apa yang terjadi dan selanjutnya memainkan peranannya sebagai suatu kuasa sipil untuk mengungkapkan hak-hak demokratis mereka tanpa hambatan, sebagaimana dibenarkan dalam pasal 2 (f): "Both parties will allow civil society to express without hindrance their democratic rights". (Kedua belah pihal akan membenarkan masyarakat sipil mengungkapkan tanpa hambatan hak-hak demokrasi mereka). Bukan saja rakyat Acheh, tetapi Indonesia dan masyarakat internasional akan mengetahui dengan jelas siapa yang melakukan pelanggaran, tanpai dikelabui oleh media yang dikontrol sepenuhnya oleh sebelahpihak.

Selanjutnya..

2. Komunikasi dengan masyarakat umum harus diberi prioritas, terutama melalui media cetak dan elektronik. Program-program televisi dan radio barus dibuat untuk memungkinkan diperolehnya masukan-masukan dari masyarakat umum dengan syarat hal tersebut dilakukan secara adil dan seimbang. JSC tetap menjadi rujukan akhir mengenai masalah ini.

4. HDC diminta untuk mencari sumber-sumber yang dapat mendanai penerangan masyarakat dan kegiatan-kegiatan komunikasi ini.

Point-point (b) (c) dan (d) ini dimaksudkan untuk membetulkan ketidakseimbangan propaganda antara GAM dan RI, di mana pihak RI menguasi seluruh media informasi tertulis dan elektronik (radio-tv). Sekarang saja sudah terlihat bagaimana pihak RI menggunakan secara maksimal media tersebut untuk memutarbelit isi Perjanjian hingga membingungkan bukan saja masyarakat Acheh dan Indonesia tetapi masyarakat internasional. Keadaan demikian sangat berbahaya bagi kelanjutan proses perdamaian karena rakyat Acheh pasti akan menolak Perjanjian oleh karena salah faham akan isinya yang sebenarnya.

Ayat 8: Dewan Bersama (Joint Council)

Joint Council ini merupakan pemutus akhir segala perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh badan-badan lain di bawahnya, seperti JSC. Sekiranya Joint Council tidak sanggup memecahkan persoalan yang timbul maka berarti Perjanjian ini tidak dapat diteruskan dan terpaksa dibatalkan.

Perjanjian ini hanya dapat diubah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak dalam Joint Council. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, maka mereka diwajibkan untuk membawa persoalan tersebut terlebih dahulu kepada Joint Council dan ikut serta dan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Joint Council untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam jangka waktu yang cukup (tidak kurang dari 30 hari). Jika Joint Council tidak sanggup memecahkan persoalan tersebut, maka salah satu pihak berhak untuk menarik diri dari Perjanjian ini.

Pasal terakhir ini merupakan prosedur pembatalan Perjanjian sekiranya perbedaan pendapat dalam penafsiran ataupun pelanggaran-pelanggaran serius di lapangan tidak dapat diatasi. Dalam hal ini, rakyat Acheh, Indonesia dan antarabangsa akan dapat menentukan dengan jelas siapa yang bersalah bagi kegagalan proses perdamaian itu. Tentunya akan ada akibat terhadap pihak yang bertanggungjawab karena kali ini mata dunia memang sedang difokus ke Acheh.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia Dutabesar Mr. S. Wiryono; untuk Pimpinan Gerakan Acheh Merdeka Dr. Zaini Abdullah; disaksikan oleh Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue (HDC), Mr. Martin Griffiths (tandatangan para tokoh).