 |
||||||||||||||
 |
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Sweden, 04 December, 2002 Bangsa Acheh yang gagah dan setia,
Melalui persekongkolan dan permainan tulisan, Belanda dengan didukung oleh beberapa negara pemenang Perang Dunia ke II, telah memindahkan secara tidak sah kedaulatan Acheh yang memang tidak pernah dimilikinya, kepada Indonesia, tanpa plebiscite dan tanpa konsultasi apapun dengan rakyat Acheh. Sesungguhnya, sebagai sebuah kuasa kolonial, Belanda beserta negara-negara yang mendukungnya telah bertindak tanpa tanggungjawab dan belum pernah dibuat orang sebelumnya. Kecurangan yang telah berlangsung selama 53 tahun itu telah mengakibatkan kerugian yang sangat hebat di Acheh baik dengan hilangnya begitu banyak nyawa manusia maupun dengan perampasan sumber alam dari tanah Acheh oleh negara neo-kolonialis Indonesia. Sebagaimana diketahui semua, sesudah jatuhnya rezim Suharto, penanggungjawab utama pelanggaran hak-hak asasi manusia di Acheh selama pemberlakuan DOM antara tahun 1989-1998, rezim penerusnya di bawah Habibie, kemudian Abdulrahman Wahid, dan sekarang Megawati, semuanya meneruskan dasar politik repressive terhadap rakyat Acheh.
Walaupun GAM telah melibatkan diri dalam dialog dengan RI semenjak dua tahun terakhir ini yang difasilitasi oleh HDC, namun telah terbukti bahwa usaha yang mulia itu telah berbenturan dengan bermacam kesulitan dan menghasilkan ketidak-puasan bagi semua pihak. Semua ini disebabkan oleh sikap RI yang tidak bisa dipercaya, yang selalu berupaya mensabotase setiap usaha yang dibuat supaya tidak membawa hasil. Dari saat itu sampai sekarang hasilnya hanyalah pihak RI yang terus menerus meningkatkan taraf kebrutalan militernya terhadap masyarakat Acheh sebagaimana terlihat dari pengepungan yang sedang berlangsung di dua markas GAM di Cot Trieng, Pasče, Acheh Utara, dan di wilayah Tapak Tuan, Acheh Selatan. Sekarang ini, sekurang-kurangnya 10 orang penduduk sipil Acheh dibunuh oleh serdadu Indonesia setiap hari. Tahun ini saja, dilaporkan lebih dari 2000 anggota masyarakat Acheh yang tidak berdosa telah dibunuh oleh perampok TNI/Polri yang berkeliaran di seluruh penjuru tanah Acheh. Hal itu adalah akibat dari diberlakukannya Inpres No. 4-2001, VII-2001 dan I-2002, dan juga akibat dari pembentukan kembali Komando Daerah Militer (KODAM) Iskandar Muda di Acheh. Sejak bulan lalu, didasari atas pertemuan Jenewa tanggal 29-31 Oktober antara GAM dan enam anggota masyarakat sipil Acheh, para menteri, jenderal dan juga ketua MPR RI, menuntut agar GAM menerima otonomi dan berkali-kali berusaha mendikte tanggal penandatanganan "Perjanjian Damai", dengan ancaman bahwa GAM akan dihancurkan apabila tidak memenuhi tuntutan tersebut. Mereka kelihatannya telah kehilangan akal; bagaimana mungkin kami akan menandatangani sesuatu perjanjian sedangkan pokok persoalannya masih dirundingkan. GAM hanya akan menandatangani sesuatu perjanjian dengan syarat bahwa isu-isu yang dipertikaikan telah diselesaikan dengan baik dan memuaskan. Berkenaan dengan tuntutan-tuntutan dan ancaman-ancaman Indonesia itu, kami menyerukan kepada seluruh bangsa Acheh untuk tidak mengindahkannya samasekali. Ingatlah, bahwa kita adalah bangsa yang tidak pernah dihalangi atau bertekuk lutut pada ancaman para penjajah yang datang menceroboh tanahair kita, apa lagi ancaman itu datangnya hanya dari penjajah Indonesia. Jawaban kita sederhana saja: kita telah berjuang dalam perang ini sejak 26 tahun yang lalu hingga sekarang. Kalau perlu, kita akan terus berperang hingga cita-cita mulia kita tercapai. |
||||||||||||||
|
UNTUK INFORMASI SELANJUTNYA TENTANG PUBLIKASI INI, SILAKAN HUBUNGI LANSUNG ACHEH/SUMATRA NATIONAL LIBERATION FRONT; P.O.BOX 130, S-145 01 NORSBORG, SWEDEN; TEL/FAX: +46 8 531 91275 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
